Dua Tahun Pemerintahan Prabowo, Kemenhaj Fokus Pembenahan Tata Kelola dan Efisiensi Biaya Haji

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya menata distribusi kuota agar kesempatan berhaji tidak terkonsentrasi pada wilayah tertentu. Pemerintah juga menambah kuota jemaah haji reguler melalui penyesuaian rasio kuota pembimbing kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) serta pembimbing haji dalam negeri (PHD).

Bagi pemerintah, pemerataan kuota perlu berjalan bersama peningkatan kualitas layanan. Sebab, kesempatan berangkat saja tidak cukup jika jemaah belum memperoleh pendampingan dan perlindungan yang memadai.

“Jemaah harus menjadi pusat dari setiap kebijakan. Kita tidak hanya berbicara tentang berapa banyak orang yang bisa berangkat, tetapi juga bagaimana mereka mendapatkan pelayanan yang layak, pendampingan yang baik, dan kesempatan menjalankan ibadah dengan aman,” ujar Menhaj.

Biaya Haji Diturunkan

Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong efisiensi melalui inisiatif kontrak layanan jangka jamak (multiyear). Skema ini diarahkan untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan efektivitas pengadaan, dan memungkinkan persiapan layanan dilakukan lebih awal.

Dari segi biaya haji, tercatat penurunan biaya haji sebesar Rp9,4 juta dibandingkan periode sebelumnya. Untuk penyelenggaraan haji 2027, tercantum pula bantuan pemerintah sebesar Rp3,2 juta bagi setiap jemaah. Rincian komponen dan dasar penetapan angka tersebut perlu merujuk pada keputusan resmi penyelenggaraan haji terkait.

Menhaj menekankan, efisiensi biaya harus ditempuh tanpa mengabaikan mutu layanan. Pengelolaan anggaran, menurut dia, harus mempertimbangkan keseimbangan antara keterjangkauan biaya dan pemenuhan kebutuhan jemaah.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi kualitas pelayanan. Justru kita harus mencari cara agar setiap biaya yang dikeluarkan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi jemaah, dengan pengelolaan yang hati-hati, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.

Transformasi juga mencakup penguatan ekosistem ekonomi haji dan umrah. Pemerintah mengembangkan unit kerja yang berfokus pada potensi ekonomi di sektor tersebut, termasuk peluang keterlibatan UMKM dalam memenuhi kebutuhan jemaah. Dengan pengelolaan yang tepat, penyelenggaraan haji tidak hanya menjadi agenda pelayanan ibadah, tetapi juga dapat membuka peluang usaha dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.