JAKARTA — Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menunjukkan penataan kembali pembangunan ekonomi agar manfaatnya lebih merata dan berpihak kepada masyarakat. Pemerintah tengah mengarahkan transformasi dari pertumbuhan yang belum merata menuju ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada kemandirian nasional.
Ketua Umum Relawan Arus Bawah Prabowo, Michael F. Umbas mengatakan, keberhasilan reformasi tidak cukup diukur melalui demokrasi politik yang menjamin kebebasan berserikat, berpendapat, kemerdekaan pers, independensi peradilan, dan pemilu berkala. Demokrasi juga perlu diwujudkan dalam bidang ekonomi agar masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengelola dan menikmati kekayaan negara.
“Demokrasi tidak cukup hanya memberikan ruang bagi rakyat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat. Demokrasi juga harus menghadirkan kesempatan yang setara bagi rakyat untuk menjadi subjek dalam pembangunan ekonomi. Inilah salah satu arah koreksi yang sedang dilakukan Presiden Prabowo,” ujar Umbas dalam keterangannya, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
"Karena itu, kami melihat dua tahun pemerintahan ini sebagai bagian dari proses menata kembali arah pembangunan agar lebih sesuai dengan amanat konstitusi,” ujarnya.