Houthi Bombardir Bandara Arab Saudi, DPR Usul Pemberangkatan Jemaah Umrah RI Ditunda

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara (moratorium) pemberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi. Langkah ini didesak menyusul serangan kelompok Houthi yang menargetkan Bandara Internasional King Fahd di Dammam dan berdampak pada keselamatan warga sipil serta jemaah Indonesia, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, situasi keamanan yang belum kondusif perlu menjadi perhatian serius pemerintah, terutama menyangkut keselamatan jemaah umrah Indonesia yang sedang berada di Arab Saudi maupun mereka yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat.

“Keselamatan jemaah harus menjadi prioritas utama. Kami prihatin dengan serangan yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka. Situasi seperti ini juga berdampak pada perjalanan jemaah umrah, termasuk jemaah Indonesia yang tertahan di Arab Saudi,” katanya, Kamis (22/10/2026).

Syamsu merujuk pada laporan serangan terbaru yang disebut menargetkan Bandara Internasional King Fahd di Dammam, Arab Saudi, pada Rabu (21/10/2026) malam. Serangan tersebut dilaporkan menewaskan dua orang dan melukai delapan lainnya.

Disampaikan Syamsu, kondisi keamanan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan pemberangkatan jemaah umrah. Ia mengusulkan agar pemerintah menghentikan sementara pemberangkatan jemaah hingga situasi benar-benar kondusif dan perjalanan dapat dilakukan dengan aman.

“Saya mengusulkan pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap situasi. Tentu berkoordinasi dengan Kemenlu dan Atase Pertahanan RI di Jeddah dan Riyadh. Termasuk kemungkinan pemindahan jalur penerbangan yang aman, bahkan moratorium terbatas atau menghentikan sementara pemberangkatan jemaah umrah ke Arab Saudi sampai situasinya kondusif,” ujar legislator PKB itu.

“Jangan sampai kita memaksakan keberangkatan ketika kondisi keamanan masih membahayakan keselamatan jemaah,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa Deng Ical ini mengungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dari jemaah umrah dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah atau biro travel yang menghadapi situasi sulit. Di satu sisi, para jemaah telah mendaftar dan jadwal keberangkatan mereka sudah dekat. Di sisi lain, penyelenggara harus mempertimbangkan risiko keamanan yang dapat mengancam keselamatan jemaah.

Karena itu, ia meminta pemerintah mengambil keputusan yang tegas, terukur, dan disertai komunikasi yang jelas kepada masyarakat serta penyelenggara perjalanan umrah. Menurutnya, kebijakan penundaan sementara diperlukan agar tidak muncul kebingungan di kalangan jemaah maupun biro travel.

Dia juga meminta agar pemerintah memberikan kepastian mengenai mekanisme penanganan tiket dan biaya perjalanan yang telanjur dibayarkan. Ia menyarankan agar tiket yang sudah dipesan dapat diajukan pengembalian dana (refund) atau dijadwalkan ulang (reschedule) sesuai ketentuan maskapai dan penyedia layanan.

“Travel yang sudah telanjur memesan tiket perlu mendapatkan solusi. Harus ada koordinasi dengan maskapai dan pihak terkait agar tiket bisa di-refund atau di-reschedule. Jangan sampai jemaah dan penyelenggara menanggung kerugian tanpa kepastian akibat situasi yang berada di luar kendali mereka,” ujarnya.

Selain mendesak penghentian sementara pemberangkatan umrah, Deng Ical meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meningkatkan pemantauan dan memastikan perlindungan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Arab Saudi maupun Yaman.

“Kemlu harus memastikan kondisi seluruh WNI di Arab Saudi dan Yaman. Pastikan mereka mendapatkan informasi yang akurat, akses bantuan konsuler, dan perlindungan yang diperlukan. Jika situasi semakin memburuk, pemerintah harus siap mengambil langkah darurat,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)