Hitung Mundur Detik Keruntuhan Singgasana Politik Bayangan Indonesia

Hubungan profesional Listyo Sigit dengan Joko Widodo merupakan fakta historis yang jamak diketahui publik. Ia pernah bertugas di Surakarta ketika Jokowi menjadi wali kota, kemudian menjadi ajudan Presiden, sebelum diangkat menjadi Kapolri pada 2021. Akan tetapi, hubungan tersebut tidak membuktikan keterlibatan Jokowi dalam dugaan penyadapan.

Justru karena persoalannya menyentuh keamanan negara, penyidikan harus menjangkau seluruh rantai komando dan penerima informasi tanpa pandang bulu. Jangan sampai perkara sebesar ini berhenti pada beberapa nama, sementara kemungkinan aktor yang lebih luas tidak pernah diperiksa. Kasus ini dapat menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi apakah institusi strategis negara telah sepenuhnya bekerja berdasarkan mandat konstitusi atau masih rentan terhadap jaringan loyalitas personal.

Poros Solo dan Perubahan Gravitasi Kekuasaan

Prabowo dan Jokowi pernah berada dalam konfigurasi politik yang saling membutuhkan. Jokowi memberikan dukungan politik kepada pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024, sementara Prabowo menawarkan keberlanjutan terhadap sebagian agenda pemerintahan sebelumnya.

Namun, koalisi politik tidak selalu berarti kesatuan kepentingan jangka panjang. Sejak menjabat Presiden, Prabowo memiliki mandat dan kewenangan konstitusional untuk membangun struktur pemerintahan sendiri. Perubahan kabinet, penataan prioritas anggaran, dan evaluasi pejabat strategis memperlihatkan proses diferensiasi kekuasaan. Kasus penyadapan yang menyeret mantan Kapolri semakin menambah sensitivitas hubungan kedua konfigurasi politik tersebut.

Di sinilah pertanyaan tentang Poros Solo menjadi relevan. Apakah kedekatan personal dan profesional para pejabat era sebelumnya telah berkembang menjadi jaringan pengaruh informal yang tetap beroperasi di dalam pemerintahan baru? Hipotesis ini layak diselidiki, tetapi tidak boleh dijadikan vonis sebelum bukti tersedia. Politik negara hukum tidak boleh mengganti pembuktian dengan asosiasi personal.

Yang perlu diperiksa adalah kemungkinan adanya pusat pengaruh informal yang mengintervensi keputusan strategis, mengakses informasi rahasia, atau mempertahankan kepentingan tertentu di luar mekanisme pemerintahan yang sah.

Sebuah republik tidak boleh memiliki dua pusat komando: satu yang memperoleh mandat rakyat dan satu lagi yang bekerja melalui jaringan informal tanpa pertanggungjawaban publik.

Mengeringnya Sumber Rente dan Pertarungan Ekonomi Politik

Keruntuhan Konstantinopel 1453 juga berkaitan dengan menyusutnya basis ekonomi dan ketergantungan terhadap kekuatan perdagangan asing. Ketika negara kehilangan kemandirian fiskal, kemampuan mempertahankan pertahanan dan kebijakan strategis ikut melemah.