Polri Didesak Usut Dalang Dugaan Penyadapan Presiden hingga Aktor Intelektual

JAKARTA - Lingkar Pemuda Indonesia (LPI) mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, dan sejumlah pejabat strategis negara. LPI juga meminta seluruh elemen masyarakat menjaga kondusivitas nasional di tengah dinamika politik yang berkembang.

Direktur Eksekutif Nasional LPI, Akhrom Saleh, menilai dugaan penyadapan tersebut merupakan persoalan serius karena disebut menyasar kepala negara dan sejumlah pihak di lingkaran kepresidenan. Menurut dia, aparat penegak hukum perlu menelusuri pihak-pihak yang diduga berada di balik tindakan tersebut.

"Menurut kami, praktik penyadapan ini bukan sekadar pelanggaran privasi atau polemik politik biasa, melainkan persoalan serius yang dapat mengancam kedaulatan negara. Karena itu, perlu didalami apakah terdapat unsur permufakatan jahat atau tindak pidana lainnya," ujar Akhrom di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

"Polri harus membongkar rantai komando dan menyeret aktor intelektual di balik operasi gelap ini," katanya.

Akhrom juga menekankan pentingnya transparansi dan objektivitas penyidikan agar tidak memicu spekulasi di tengah masyarakat, terutama menjelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November.

"Keterbukaan informasi berbasis fakta dan alat bukti sangat krusial untuk mencegah ruang publik dikuasai oleh disinformasi maupun upaya adu domba antar-lembaga negara. Kami juga mengajak seluruh elemen mahasiswa dan pemuda untuk tetap jernih, tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang memecah belah bangsa, serta memisahkan secara tegas antara penyampaian aspirasi konstitusional dengan kejahatan penyadapan yang mengancam keselamatan negara," tegasnya.