Kasus Dugaan Penyadapan Eks Kapolri, LPSK Kaji Perlindungan 6 Saksi
JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) tengah menelaah permohonan perlindungan terhadap enam orang saksi, dalam kasus dugaan penyadapan yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pejabat Polri lainnya.
Ketua LPSK, Achmadi mengatakan, proses penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek. Di antaranya pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kondisi khusus yang dialami saksi maupun korban.
Pertimbangan tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi, Selasa (10/11/2026).
Achmadi menambahkan, LPSK terus memantau perkembangan penanganan perkara tersebut. LPSK juga membuka kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan perlindungan seiring berjalannya proses hukum.
Menurutnya, seluruh aspek dalam permohonan akan dicermati, mulai dari tingkat ancaman, kerentanan saksi, hingga bentuk perlindungan yang dibutuhkan.
