Terbitkan Fatwa Haram Vape, MUI Minta Presiden dan DPR Segera Susun UU Pelarangan

Menurut Ni'am, penetapan fatwa tersebut didasarkan pada dampak negatif penggunaan vape. Selain mengandung nikotin yang dapat memicu ketergantungan, vape juga dinilai berpotensi disalahgunakan sebagai media peredaran zat-zat terlarang.

Atas dasar itu, MUI meminta Presiden Prabowo dan DPR RI mengambil langkah konkret melalui penyusunan regulasi yang mengatur pelarangan vape. MUI menilai regulasi yang disertai sanksi tegas diperlukan untuk mengendalikan peredaran vape sekaligus melindungi generasi muda dari paparan nikotin dan penyalahgunaan narkotika.

"Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," tegas Ni'am.

(Awaludin)