JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi soal menjadi target penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Komisi Antirasuah meyakini penyadapan tersebut tidak berkaitan dengan isu bocornya giat operasi tangkap tangan (OTT).
Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein mengatakan, sejauh ini kebocoran yang terkonfirmasi pada perkara dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif, Anom Widiyantoro.
"Tapi apabila dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa kebocoran-kebocoran yang sebetulnya sudah beberapa kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman di Kedeputian Penindakan, kata Taufik kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).
“Baik di penyelidikan, Direktorat Penyidikan, yang terkait isu-isu adanya kebocoran itu sudah diklarifikasi begitu," lanjutnya.
"Sampai saat ini pun ya yang hanya bisa terkonfirmasi dan terverifikasi yaitu peristiwa di pemerasan terhadap Bupati Pemalang ya yang dilakukan oleh Saudara Dias, DIS ya, yang saat ini juga masih berproses dan mendekati akhir proses penyidikan, dan segera dilimpahkan ke persidangan begitu," pungkasnya.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap target penyadapan ilegal yang diduga dilakukan oleh Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya.
Adapun target penyadapan terdiri atas berbagai elemen yakni, Presiden, Kementerian/Lembaga, lingkar Istana, KPK, Kejaksaan hingga tokoh masyarakat lainnya.
Suyudi menegaskan, daftar sasaran tersebut merupakan bagian dari materi penyidikan. Untuk itu, target sadapan tidak dapat dimaknai sebagai keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam suatu tindak pidana.
"Sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, antara lain Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR dan partai politik, tokoh politik, gubernur dan kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, ormas, aktivis, serta mahasiswa," kata Suyudi.
(Fahmi Firdaus )