JAKARTA - Kelangsungan hidup badak jawa tidak hanya bergantung pada perlindungan populasi, tetapi juga pada kemampuan habitat memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung perkembangbiakannya. Karena itu, wacana relokasi dari Taman Nasional Ujung Kulon ke Taman Nasional Alas Purwo, harus didahului kajian mendalam untuk memastikan kelayakan habitat baru bagi satwa tersebut.
Wacana relokasi itu mengemuka setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan kekhawatiran terhadap risiko tsunami dan aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Ujung Kulon.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo, Manik Marganamahendra mengapresiasi sikap pemerintah yang menegaskan relokasi tidak akan dilakukan sebelum kajian ilmiah tuntas. Menurutnya, komitmen tersebut perlu dikawal mengingat badak jawa membutuhkan populasi kedua untuk mengurangi risiko perkawinan sedarah (inbreeding).
“Kami tidak menyangkal bahwa risiko bencana itu nyata. Tapi perlu pembuktian apakah relokasi badak jawa adalah solusinya. Pemerintah seharusnya lebih fokus melakukan upaya mitigasi risiko bencana mulai dari sistem peringatan dini, pemantauan gunung api, hingga kesiapsiagaan kawasan konservasi. Hal ini bisa dilakukan dengan menambah anggaran mitigasi bencana dan melakukan kajian ilmiah terarah pada upaya konservasi badak jawa,” ujar Manik, Kamis (19/11/2026).
Menurut Manik, ancaman bencana di Ujung Kulon tidak hanya menyangkut keberadaan badak jawa, tetapi juga seluruh ekosistem dan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, mitigasi harus didukung anggaran memadai, sedangkan relokasi sebaiknya menjadi opsi setelah seluruh kajian terpenuhi.
Kehati-hatian tersebut juga didasari kondisi populasi badak jawa yang kurang dari 100 ekor. Jumlah tersebut membuat kelayakan habitat baru, termasuk ketersediaan sumber daya untuk menunjang kehidupan satwa, menjadi pertimbangan penting sebelum pemindahan dilakukan.
“Ini bukan soal memindahkan satwa dari satu hutan ke hutan lain. Ini soal apakah hutan yang baru benar-benar bisa menghidupi mereka. Dengan populasi yang kurang dari 100 ekor, kita tidak punya ruang untuk salah langkah, kita harus berhati-hati,” tegas mantan Ketua BEM Universitas Indonesia (UI) itu.
Selain kesiapan habitat, transparansi pemerintah juga menjadi perhatian menyusul kekhawatiran publik mengenai kemungkinan adanya kepentingan lain di balik rencana relokasi, termasuk pertambangan. Manik meminta pemerintah memberikan penjelasan terbuka untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap upaya konservasi.
“Kami menghormati penjelasan bahwa gagasan ini murni untuk mitigasi bencana. Namun karena publik sudah menyuarakan kekhawatiran soal kepentingan lain, termasuk pertambangan, pemerintah perlu menjawabnya dengan transparansi, bukan sekadar bantahan. Jaminan itu penting agar kepercayaan publik terhadap upaya konservasi tetap terjaga,” ujarnya.
Untuk memastikan keputusan berbasis sains, Perindo mendorong pelaksanaan kajian independen yang hasilnya dapat diakses publik. Kajian tersebut perlu mencakup ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, hingga keamanan habitat sebelum keputusan relokasi diambil.
Perindo juga mendorong pelibatan Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, masyarakat adat Baduy, akademisi, DPR RI, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Pemerintah diminta membuka skema pendanaan konservasi serta memberikan jaminan tertulis bahwa rencana relokasi tidak berkaitan dengan pertambangan maupun perubahan status dan fungsi kawasan Ujung Kulon.
“Melindungi badak jawa berarti menjaga warisan alam Indonesia. Keputusannya harus berbasis sains, terbuka, dan melibatkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa ini. Perindo akan terus mengawal agar komitmen pemerintah benar-benar dijalankan,” pungkasnya.
(Awaludin)