JAKARTA - Partai Perindo mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang Yosef Lede. Pengusutan harus dilakukan secara transparan, objektif, dan tanpa intervensi, serta memastikan korban mendapat perlindungan dari segala bentuk intimidasi maupun tekanan.
Ketua Bidang Hukum dan Advokasi DPP Partai Perindo, Firda Richset Riwu Kore, meminta Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menangani laporan tersebut secara profesional. Menurutnya, posisi terlapor sebagai pejabat publik yang memiliki kewenangan dan pengaruh dalam pemerintahan daerah tidak boleh memengaruhi objektivitas proses hukum.
"Tidak boleh ada seorang pun yang mendapatkan perlakuan istimewa di hadapan hukum, karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya. Kami meminta Polda NTT mengusut tuntas perkara ini secara objektif, profesional dan tanpa intervensi dari pihak manapun,” ujar Firda, Rabu (18/11/2026).
Dia juga meminta penyidik mendalami kemungkinan penyalahgunaan relasi kuasa, termasuk dugaan adanya tawaran pekerjaan sebelum peristiwa yang dilaporkan terjadi. Seluruh pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui rangkaian kejadian perlu dimintai keterangan agar fakta hukum dapat terungkap secara menyeluruh.
“Perkara ini harus diperiksa secara menyeluruh, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan relasi kuasa. Seluruh pihak yang diduga terlibat maupun mengetahui rangkaian peristiwa tersebut perlu dimintai keterangan agar fakta hukum dapat terungkap secara utuh,” katanya.
Selain mendorong pengusutan perkara, Firda menegaskan, perlindungan terhadap korban harus berjalan beriringan dengan proses hukum. Dia mengapresiasi langkah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang telah menemui korban dan keluarganya serta mengupayakan pendampingan, termasuk dukungan psikologis dan jaminan keamanan.