Untuk memastikan keputusan berbasis sains, Perindo mendorong pelaksanaan kajian independen yang hasilnya dapat diakses publik. Kajian tersebut perlu mencakup ketersediaan pakan, air, kubangan, ruang jelajah, hingga keamanan habitat sebelum keputusan relokasi diambil.
Perindo juga mendorong pelibatan Pemprov Banten, Pemkab Pandeglang, masyarakat adat Baduy, akademisi, DPR RI, dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Pemerintah diminta membuka skema pendanaan konservasi serta memberikan jaminan tertulis bahwa rencana relokasi tidak berkaitan dengan pertambangan maupun perubahan status dan fungsi kawasan Ujung Kulon.
“Melindungi badak jawa berarti menjaga warisan alam Indonesia. Keputusannya harus berbasis sains, terbuka, dan melibatkan masyarakat yang hidup berdampingan dengan satwa ini. Perindo akan terus mengawal agar komitmen pemerintah benar-benar dijalankan,” pungkasnya.
(Awaludin)