JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna ke-13 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini lebih cepat dari target jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Diketahui, beleid ini sebelumnya ditargetkan rampung paling lambat pada 15 Desember 2026.
Ketua DPR RI Puan Maharani bersyukur parlemen telah merampungkan RUU Perampasan Aset ini lebih cepat. Dia memastikan, tidak ada hal yang memaksa agar RUU ini harus selesai cepat.
“Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, bahwa undang-undang ini disahkan bukan karena didesak atau terburu-buru,” kata Puan dalam konferensi persnya usai rapat paripurna.
Puan menyinggung bahwa RUU ini sebenarnya sudah direncanakan pembahasannya sejak 18 tahun yang lalu dan banyak pihak mendesak agar segera bisa diselesaikan.
“Dalam perjalanannya sudah dilakukan banyak hal, seperti 87 kali meaningful participation, kemudian kunjungan ke daerah ke 15 provinsi, bahkan ke 46 dapil dan lain-lain sebagainya,” ujarnya.
“Jadi, alhamdulillah hari ini sudah bisa disahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset tersebut dan insyaallah ini bisa bermanfaat, berguna, dan hal-hal yang kemudian dikhawatirkan tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Komisi III, kita sudah antisipasi,” tuturnya melanjutkan.
(Rahman Asmardika)