JAKARTA - Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) meminta DPR tidak menyetujui pengajuan penambahan anggaran Kemenkes dalam RABPN Perubahan sebesar Rp1,04 triliun.
Koordinator Advokasi dan Investigasi Fitra Uchok Sky Khadafi membeberkan, Kemenkes saat ini sudah mendapat alokasi anggaran cukup besar, yakni Rp21,4 triliun. Sehingga bila DPR menyetujui penambahan anggarannya, maka total yang dihabiskan kementerian pimpinan Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih ini mencapai Rp22,4 triliun untuk 2010, atau naik sekitar 86% dibanding APBN 2009 sebesar Rp19,2 triliun.
"Padahal kalau mau diselidiki, sebenarnya penambahaan alokasi anggaran Kemenkes ini bukan untuk kepentingan kesehatan rakyat miskin, tapi lebih mendongkrak naiknya anggaran birokrasi," kata Uchok, Rabu (31/3/2010).
Lebih jauh, Uchok membeberkan bahwa jumlah anggaran untuk kepentingan birokrasi kemenkes Rp7,4 triliun atau 35% dari total alokasi anggaran Rp22,4 triliun bila disetujui DPR.
"Anggaran belanja birokrasi terlalu mahal dibanding anggaran prorakyat yang hanya Rp5 triliun. Yakni Bantuan Sosial Operasional Askeskin di kelas III Rp4 triliun dan bantuan bagi masyarakat miskin melalui Jamkesmas sebesar Rp1 triliun. Anggaran kesehatan untuk orang miskin hanya 22 persen dari total anggaran sebesar Rp22,4 triliun," bebernya.
Selain itu, sambung Uchok, alokasi anggaran belanja pegawai Kemenkes bisa mencapai Rp3,7 triliun. Sedangkan bila ditambah belanja barang dan jasa, maka jumlahnya menjadi Rp4,1 triliun pada 2010.
(Lamtiur Kristin Natalia Malau)