Rekomendasi Guru untuk Pendidikan Sejarah

Rifa Nadia Nurfuadah, Okezone · Jum'at 12 November 2010 13:06 WIB
https: img.okezone.com content 2010 11 12 373 392619 WEG7pWuZHG.jpg Diorama Kongres Pemuda II (Foto: Rifa/okezone)

JAKARTA - Asosisasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) mengajukan enam rekomendasi dalam perbaikan dan pengembangan pendidikan sejarah di Indonesia.

Pertama, AGSI meminta pemerintah segera membentuk tim pengkaji kurikulum pendidikan sejarah yang terdiri dari unsur pemerintah, para pakar pendidikan sejarah, asosiasi sejarawan dan AGSI untuk mengkaji seluruh kurikulum pendidikan sejarah yang pernah belaku dan merumuskan kembali peranan pendidikan sejarah yang dapat memegang peranan penting dalam pembentukan karakter bangsa.

"Kedua, pemerintah hendaknya semakin melengkapi sarana pembelajaran sejarah terutama yang terkait dengan penyediaan buku-buku sejarah yang bermutu dan sarana pembelajaran sejarah berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang dapat diakses secara gratis oleh peserta didik dan guru," tulis AGSI dalam rekomendasi tertulis mereka, Jumat (12/11/2010).

Poin ketiga yang disarankan AGSI adalah, jumlah jam pelajaran sejarah secara tatap muka di sekolah menengah atas (SMA) disamakan menjadi dua jam tatap muka untuk semua jenjang kelas dan jurusan.   

Selanjutnya, AGSI menuntut lebih peran pemerintah untuk meningkatkan kegiatan pengembangan profesi guru sejarah dalam berbagai pelatihan, seminar, dan pertemuan ilmiah. Poin keempat ini juga mencakup kesempatan peningkatan pendidikan akademik guru-guru sejarah ke jenjang magister dan doktoral.

"Pengembangan potensi guru melalui pelatihan tersebut tentunya dilakukan secara intensif, berkesinambungan, dan melibatkan mekanisme kontrol," tutur Ketua Umum AGSI Ratna Hapsari. 

Kelima, pemerintah juga sebaiknya memberi ruang yang lebih bagi keterlibatan para guru sejarah dan organisasi profesinya dalam penyusunan kebijakan dalam pendidikan sejarah mulai dari tingkat satuan pendidikan, tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan nasional. "Hal ini sesuai dengan amanat UU nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta PP Nomoor 74 Tahun 2008 tentang Guru," tulis AGSI.

Dan terakhir, AGSI meminta pemerintah meningkatkan pemberian fasilitas dan pendanaan kepada organisasi profesi guru sejarah agar dapat menjalankan perannya membangun profesionalisme guru sejarah dalam rangka mewujudkan pendidikan karakter bangsa secara profesional, akuntabel, dan partisipatif.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini