Bendera OPM muncul di Belanda, ada apa?

Sindonews.com - Gerakan Papu Merdeka (OPM) selama ini menjadi ganjalan dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hingga saat ini secara de facto masih eksis dengan melakukan manuver politik.

Terakhir gerakan ini menyelusup dalam Kongres Rakyat Papua (KRP) III yang berujung rusuh dan meminta korban jiwa. Aparat membubarkan paksa pertemuan itu lantaran terindikasi makar dengan mendeklarasikan Negara Federasi Papua Barat.

Tak hanya di tanah Papua, OPM terus memperjuangkan kemerdekaan, tapi dari dunia internasional pun mendapat sokongan. Sejumlah aktivis dan simpatisan OPM di luar negeri kerap menyuarakan aspirasi digelarnya referendum untuk menentukan nasib sendiri dari rakyat Papua.

Teranyar, bendera dan atribut OPM terpasang di sebuah bangunan ruko di Amsterdam, Belanda. Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Investasi, Jackson Kumaat, sebagai saksi mata, menuturkan pemandangan tersebut dilihatnya di sebuah bangunan ruko beralamat di Filiaal 0024 Kalverstraat 71, Amsterdam, Belanda.

Terkait peristiwa ini, tokoh Papua Ramses Ohee menyayangkan hal itu. Dia bahkan menilai Belanda tak pantas membiarkan bendera OPM berkibar di sana. ”Tak bisa dibiarkan seperti itu, karena Resolusi PBB pada 19 November 1969 menyebutkan Papua itu bagian dari NKRI. Itu (pengibaran bendera) tak boleh dibiarkan," beber Ramses saat dihubungi, Senin (21/11/2011) malam.

Dia mengatakan, Belanda merupakan anggota PBB, sehingga haris menghormati keputusan PBB tersebut. "Belanda bisa kena kalau begitu, karena membebaskan pengibaran bendera (OPM) di sana. Jangan coba korek-korek luka lama lagi. Kalau luka lagi, itu tidak ada obatnya,” imbuhnya.

Ramses menuturkan, OPM tak mungkin mengibarkan bendera sebagai alat untuk mendulang dukungan dari pihak asing. “Belanda tak bodoh membiarkan hal itu,” tegasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Gubernur Sulut Bidang Investasi, Jackson Kumaat sebagai saksi mata menuturkan, pemandangan tersebut dilihatnya di sebuah bangunan ruko beralamat di Filiaal 0024 Kalverstraat 71 Amsterdam Belanda.
 
"Bagi sebagian besar warga Belanda yang tinggal di Belanda, kebebasan berekspresi dan pluralisme merupakan sikap yang dijunjung. Tapi bagi saya, pemasangan bendera OPM di sebuah bangunan ruko di Filiaal 0024 Kalverstraat 71 Amsterdam Belanda ini, merupakan sinyal bahaya dalam menjaga keutuhan NKRI," tulis Jackson dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
 
Berbagai atribut seperti bendera, spanduk, poster, cinderamata dan foto-foto mengenai perjalanan menuju kemerdekaan Papua ditunjukkan dengan bebasnya. "Toko itu mirip sebuah kantor LSM, bukan hanya menampilkan atribut-atribut OPM, ruko ini juga menerima donasi atau sumbangan bagi kegiatan lobi Papua Merdeka di luar negeri, khususnya di Belanda," kisahnya.

Jackson bahkan sempat berbincang dengan seorang petugas toko tersebut di lokasi. Menurut orang berkewarganegaraan Belanda itu, dukungan negara-negara Eropa sangat penting dalam mendukung kemerdekaan provinsi Papua dan Papua Barat. Dari informasi yang berkembang, pemilik ruko itu bernama Boodschap van Benny Wenda.

Sekadar diketahui, rangkaian insiden di Papua, sepertinya ada hubungannya dengan aktor luar negeri yang turun memainkan isu sehingga wilayah NKRI paling timur itu terus bergolak. Sinyalemen ini terlihat dari skenario KRP III.

Awalnya, KRP III ini mendapat izin dari polisi, namun di akhir kegiatan peserta mendeklarasikan berdirinya Negara Federasi Papua Barat. Dalam KRP III, Ketua Dewan Adat Papua Forcorus Yoboisembut didaulat sebagai Presiden Papua Barat.

Sontak, gerakan makar ini mengundang tindakan tegas aparat keamanan dengan membubarkan KRP II yang berujung maut. Jatuhnya korban jiwa mendapat kecaman dari Forum Internasional Papua di Melbourne, Australia.

Sementara itu di dunia internasional, nyaris bersamaan waktunya dengan insiden penembakan dan kerusuhan di Puncak Jaya, digelar pertemuan International Lowers West Papua (ILWP) di Oxford University, London. Dalam seminar itu dibicarakan mengenai konflik Papua, yang di antaranya membahas "The Road Freedom Of West Papua”.

Nah, dari fakta-fakta ini, apakah tidak ada kaitannya dengan kepentingan asing terutama Freeport? Sudah menjadi rahasia umum konflik Papua ini muncul sejalan dengan beroperasinya perusahaan tambang terbesar di dunia milik negara Paman Sam, sejak April 1967.

Terlebih, dalam pidato Presiden SBY di depan kabinet hasil reshuffle yang menyinggung peninjauan ulang kontrak kerja dengan sejumlah perusahaan asing yang sudah puluhan tahun beroperasi di Indonesia. Kendati tidak langsung menyebut perusahaan asing yang mana, tapi jelas termasuk Freeport juga. Apakah ini juga ada kaitannya dengan kembali gentingnya keamanan Papua?

(Dadan Muhammad Ramdan)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.