PYONGYANG - Pemerintah Myanmar kembali melakukan perundingan damai dengan kelompok Pemberontak Karen. Negosiasi ini menyusul perjanjian gencatan senjata yang disepakati kedua belah pihak awal tahun ini.
Delegasi dari sayap politik serta militer kelompok Persatuan Nasional Karen (KNU), melakukan pertemuan dengan wakil Pemerintah Myanmar. Mereka melakukan diskusi dalam upaya akhir menghentikan salah satu konflik sipil terpanjang di dunia.
Menteri Imigrasi Myanmar Khin Yi mengatakan, bahwa negosiasi awal sudah dilakukan di Hpa-an, Provinsi Karen yang terletak di wilayah timur Myanmar. Negosiasi itu menghasilkan kode etik bertindak bagi pasukan dari kedua belah pihak.
"Kami menginginkan perdamain. Mereka juga. Jadi (negosiasi) ini akan sukses," jelas Menteri Khin Yi seperti dikutip AFP, Jumat (6/4/2012).
Myanmar menganggap KNU sebagai organisasi ilegal. Kelompok ini memiliki basis kepemimpinan di Thailand. Sayap militernya sudah melakukan perlawanan terhadap pemerintah sejak 1949.
Januari lalu, kedua belah pihak menandatangani perjanjian gencatan senjata sebagai langkah pemerintah yang kini melakukan reformasi. Perubahan sikap yang dilakukan oleh pemerintah ini mendorong pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi dan partainya menang dalam pemilu sela, Minggu 1 April lalu.
Delegasi KNU pun berencana untuk melakukan pertemuan dengan tokoh demokrasi Myanmar itu pada Minggu 8 April mendatang. Pertemuan itu akan menjadi diskusi penting pertama Suu Kyi, semenjak terpilih sebagai anggota Parlemen Myanmar.
(Fajar Nugraha)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari