Parlemen Tunjuk Peter O'Neill sebagai PM PNG
PORT MORESBY - Parlemen Papua Nugini (PNG) akhirnya menetapkan Peter O'Neill sebagai Perdana Menteri sah negara itu. Penetapan ini berlangsung ditengah rumitnya situasi politik dalam negeri PNG.
Sebelumnya, pekan lalu Hakim Agung PNG memutuskan bahwa Michael Somare masih tetap menjadi perdana menteri sah. Namun, menurut juru bicaranya, Somare didiskualifikasi setelah melewatkan tiga kali berturut-turut pertemuan dengan parlemen. Demikian diberitakan BBC Rabu, (30/5/2012).
Kendati telah ditetapkan sebagai Perdana Menteri baru , upacara pelantikan O'Neill masih harus ditunda. Menurut otoritas setempat penundaan itu dilakukan mengingat O'Neill membutuhkan waktu untuk mempelajari berbagai dokumen.
Sejak tahun lalu, PNG telah dihadapkan pada krisis politik dalam negeri yang berkepanjangan. Kondisi tersebut tidak lepas dari pengakuan Michael Somare dan Peter O'neill yang sama-sama mengklaim sebagai Perdana Menteri sah.
Kekisruhan ini dimulai ketika Somare yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri harus menjalani perawatan medis ke luar negeri. Untuk mengisi kekosongan itu, Parlemen PNG pun memilih O'Neill sebagai Perdana Menteri demi menjalankan tugas-tugas yang ditinggalkan Somare.
Namun, keputusan parlemen itu dinilai ilegal oleh Mahkamah Agung PNG. Mahkamah Agung pun menuding parlemen PNG melakukan perbuatan makar. Sejumlah anggota polisi pun dilaporkan sempat memblokade parlemen akibat peristiwa tersebut.
O'Neill yang mulai menjalankan tugas PM sejak saat itu pun dengan mudah terpilih kembali dalam pemilu terakhir mengingat Somare tengah berada di luar negeri dan tidak ikut serta dalam pemilu tersebut.
Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr sendiri turut menyikapi peristiwa pergantian pemimpin di PNG. Carr menyebutnya sebagai sesuatu yang membingungkan.
Negeri Kanguru itu pun sebelumnya dikabarkan telah menyerukan agar pihak-pihak yang terlibat dalam perseteruan kepemimpinan saling menahan diri agar konflik tidak meluas dan berkepanjangan. PNG sendiri kabarnya akan segera menggelar pemilu pada Juni mendatang, untuk mengakhiri kekisruhan terkait kepemimpinan di negara itu.
(Rani Hardjanti)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
