JAKARTA - Sebagai konsistensinya untuk menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), PDI Perjuangan menegaskan bahwa kenaikakan harga BBM dengan mengurangi subsidi, bertentangan dengan nilai denokrasi ekonomi yang tertuang dalam Pancasila.
"Demokrasi Ekonomi yang terkandung dalam Pancasila sangatlah menjamin jaminan akses ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian subsidi (BBM) adalah hak rakyat untuk mendapatkan sekaligus penegasan bahwa subsidi adalah kewajiban negara," tulis Anggota Komisi E DPRD DKI Fraksi PDIP Dwi Rio Sambodo kepada Okezone, Selasa (18/6/2013).
Dari itu, Rio merasa aneh jika pemerintah hanya menepuh jalan pintas untuk menanggulangi soal subsidi energi dengan cara mencabut subsidi dan memberi kompensasi melalui bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang sifatnya sementara alias tidak permanen.
"Rencana kenaikan BBM membuat kehidupan warga semakin terjepit, sudah pasti harga kebutuhan pokok akan melonjak apalagi berdekatan dengan bulan ramadhan," terangnya.
Pada prinsipnya, kata Rio, PDI Perjuangan tetap menolak kenaikan BBM dan pemberian BLSM. "Bung karno yang selalu mengelorakan semangat masyarakat agar tidak bermental rendah, justru sekarang masyarakat diajarkan oleh pemerintah untuk menjadi bermental pengemis," jelasnya.
Selain itu, yang menjadi perhatian bagi partai berlambang banteng dengan mocong putih itu, adalah setelah BLSM selesai, harga-harga bahan pokok yang sudah terlanjur naik dan mustahil untuk turun kembali.
(Misbahol Munir)