 
                
            JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui penyelenggaraan pemilihan umum di Papua banyak masalah. Bukan hanya kendala geografis, tapi juga banyak persoalan lain.
 
"Kami sudah mengkomunikaskan kepada Kementrian Dalam Negeri untuk mengatasi problem-problem tersebut," jelas Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiansyah saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta, Selasa (20/8/2013).
 
Ferry menambahkan, saat ini panitia untuk pendataan Daftar Pemilih Sementara (DPS) terkait pengembangan data masih belum maksimal, khususnya di Papua dan Papua Barat.
 
"Jadi memang ini masalah teknis terkait letak geografis dan jaringan internet juga sulit. Kita sedang berproses dan melakukan upaya-upaya lebih baik lagi, dan KPUD-nya sudah terbentuk dan ketuanya berasal dari orang pegunungan dan kita kawal kantor KPUD-nya biar pelaksanaannya optimal," paparnya.
 
Keterbatasan jaringan dan masalah geografis, lanjut Ferry memang menjadi kendala besar di Papua. Namun, pihaknya berupaya membenahi kendala-kendala tersebut. "Jadi bahwa ada bolong dan ada problem, yuk kita benahi bareng-bareng," tegasnya.
 
Kendati demikian, Ferry meyakini akan ada perubahan dari proses pendataan DPS ke DPT. "Perubahan itu bisa berkurang atau bertambah. Berkurang itu terkait yang meninggal dunia dan bertambah itu kan terkait usia 17 tahun yang bertambah," pungkasnya.
(Muhammad Saifullah )