"Tes Keperawanan Itu Rencana Orangtua"

JAKARTA - Tes keperawanan bagi siswa SMA belakangan ini memunculkan kecaman dari berbagai pihak. Wacana untuk mengadakan tes keperawanan tersebut pun langsung dibantah.

"Pemberitaan di media cetak maupun media elektronik tentang itu telah diartikan salah oleh beberapa pihak. Kesannya kami akan melakukan itu. Padahal duduk perkaranya adalah upaya Dinas Pendidikan memberikan dukungan terhadap rencana orangtua yang bermaksud untuk melakukan tes keperawanan bagi anaknya," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih, H.M. Rasyid, S.Ag.,M.M, dalam siaran persnya, di Jakarta, Kamis (22/8/2013).

Rasyid menjelaskan, wacana tersebut muncul ketika ada rencana salah seorang orangtua siswi SMA di kota Prabumulih yang anaknya ikut terjaring dalam sindikat perdagangan manusia (human trafficking). Dari pernyataan orang yang disinyalir melakukan perdagangan manusia disebutkan bahwa semua siswi yang diamankan sudah tidak perawan.

Berangkat dari sini, timbullah keinginan dari orangtua untuk melakukan tes keperawanan terhadap anaknya. "Jadi tidak benar jika Dinas Pendidikan akan melakukan tes keperawanan. Ini perlu diluruskan," tegas Rasyid.

Menurut dia, orangtua siswi yang anaknya ikut ditangkap itu merasa resah. Pasalnya muncul berita pasangan siswa-siswi yang sedang bermesraan di depan umum keesokan harinya. Maka orangtua siswi tersebut bermaksud melakukan tes keperawanan pada anaknya untuk mencegah adanya fitnah.

Rasyid pun mendukung rencana orangtua siswi tersebut. Komentar dukungan, kata Rasyid, bukan berarti Dinas Pendidikan Kota Prabumulih ikut terjun langsung ataupun ikut berpartisipasi untuk melakukan tes keperawanan bagi siswi tersebut ataupun bagi seluruh siswi/calon siswi SMA dan sederajat di Kota Prabumulih.

"Dukungan itu lebih pada dukungan moral untuk si orangtua yang ingin melakukan tes keperawanan anaknya," tampiknya.

Rasyid menambahkan, Disdik Kota Prabumulih tidak pernah mewacanakan akan melakukan tes keperawanan bagi seluruh siswi/calon siswi SMA sederajat di Kota Prabumulih. Apalagi mengajukan anggaran APBD 2014 untuk tes keperawanan. Karena hal itu tidak etis jika dipandang dari berbagai aspek.

Menanggapi hal ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh menyatakan akan memastikan terlebih dahulu kebenaran dari pemberitaan-pemberitaan yang santer beredar.

"Kewenangan pendidikan itu ada di kabupaten/kota. Tapi, itu tidak serta-merta apa yang dilakukannya bisa sampai melewati batas-batas prinsip umum. Kalau sudah ada bukti, ini melanggar prinsip umum. Kalau mau anak-anak terhindar dari hal-hal negatif, ada cara-cara lain. Ini enggak bijak," tambah Nuh.

Seperti diketahui, Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih akan melakukan tes keperawanan kepada seluruh siswi SMA di kota Prabumulih.

(Rifa Nadia Nurfuadah)