Warga Waduk Pluit: Jokowi Mana Janjimu?
JAKARTA - Puluhan warga Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara yang sebelumnya tinggal di sekitar kawasan Waduk Pluit terpaksa menginap di pelataran kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), di Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.
Aksi tersebut sengaja dilakukan oleh perwakilan korban penggusuran Waduk Pluit yang ada di Blok G, lantaran hingga kini Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum juga merealisasikan janjinya saat akan menggusur rumah mereka.
"Kami warga Muara Baru tidak minta yang muluk-muluk dan kami tidak pernah menentang penggusuran. Tapi tolong Jokowi ingat kepada janjinya sebelum menggusur rumah kami," ungkap salah seorang warga Muara Baru, Rostina (36) kepada Okezone, Kamis (29/8/2013).
Wanita yang akrab disapa Tante Ros ini menjelaskan ada empat janji Jokowi sebelum melakukan penggusuran. Pertama, tidak akan ada penggusuran selama pembangunan rumah susun belum selesai dilakukan, yakni Marunda, Muara Baru dan Muara Angke.
"Kalau Marunda jelas kejauhan, tapi kalau Muara Baru dan Muara Angke katanya sudah penuh. Padahal yang di sana bukan warga gusuran tapi warga biasa. Mereka ada calo juga ternyata yang meminta uang ke kami biar bisa dapat rusun," paparnya.
Kedua, soal ganti rugi yang belum disepakati hingga kini. Ketiga, belum adanya ketersediaan rumah susun untuk para korban penggusuran. Terakhir, bagi mereka yang punya usaha lapak atau jual beli barang bekas dan besi tua, juga belum ada tempat pengganti usaha.
"Padahal, empat janji itu sudah pernah disampaikan pak Jokowi, waktu dipanggil makan bersama sekitar tiga bulan lalu. Tapi mana janji mu, Jokowi," tegasnya.
Para korban penggusuran Waduk Pluit ini mendatangi Komnas HAM pada Rabu 28 Agustus 2013. Para korban langsung diterima oleh Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas HAM Dianto Bachriadi.
Menurut Ros, Komnas HAM juga merasa kecewa kepada mantan Wali Kota Surakarta itu. Hal itu diutarakan Dianto saat bertemu dengan perwakilan korban Waduk Pluit, kemarin.
"Jadi, katanya memang Jokowi pernah diundang ke Komnas HAM dan membuat kesepakatan tentang penggusuran Waduk Pluit. Tapi, semuanya dilanggar," pungkas Ros.
(Susi Fatimah)
