Share

Ngotot Ajukan Perppu, Bubarkan Saja DPR

Tegar Arief Fadly, Okezone · Jum'at 06 Desember 2013 13:42 WIB
https: img.okezone.com content 2013 12 06 339 908300 nRX5tRaGwC.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi III DPR sampai saat ini belum membahas dan memberikan persetujuan terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Mahkamah Konstitusi (MK) yang diajukan pemerintah.  

 

Kemungkinan besar, sebagian fraksi yang ada di Komisi Hukum akan menolak Perppu MK. Sebab, pemerintah dinilai tidak memiliki alasan yang kuat terkait penerbitan Perppu tersebut.

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

 

"Tidak tepat mengeluarkan Perppu itu. Apa dasar presiden mengeluarkan Perppu itu? Apa kalau ada kasus-kasus besar apa lantas presiden keluarkan Perppu," kata Anggota Komisi III, Dimyati Natakusumah di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (6/12/2013).

 

Dimyati mengakui bahwa citra MK saat ini telah tercoreng seiring dengan tertangkapnya mantan Ketua MK, Akil Mochtar dalam kasus suap penanganan sengketa Pilkada. Namun, menurutnya, hal itu belum cukup dijadikan alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan Perppu.

 

"Selama pemerintahan masih bisa berjalan ya buat apa mengeluarkan Perppu? Ini kadang keilmuan diabaikan, kepentingan politik diutamakan," kesal Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini.

 

Poin yang tidak disepakati oleh sebagian besar fraksi adalah ketentuan untuk dibentuknya panel ahli dalam proses rekruitmen calon hakim konstitusi. Padahal selama ini rekruitmen calon hakim konstitusi telah berjalan dengan baik.

 

Dari sembilan hakim konstitusi yang ada, tiga orang berasal dari pemerintah, tiga orang usulan pemerintah atau presiden, serta tiga orang lainnya diusulkan oleh Mahkamah Agung (MA).

 

"Perppu jangan dikeluarkan sampai pada tataran perekrutan. Kalau Perppu ini dihalalkan terus, ini berbahaya terhadap perjalanan sistem hukum. Bubarkan saja DPR, enggak usah bentuk UU, kasih Perppu saja semua," tegasnya.

 

Seperti diketahui, dalam pembahasan dengan pemerintah beberapa waktu lalu, untuk sementara tiga fraksi menolak Perppu MK. Mereka adalah Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Gerindra, dan Fraksi Partai Hanura.

 

Sedangkan Fraksi PPP, Fraksi PKS, dan Fraksi Partai Golkar masih akan mengkaji draf Perppu tersebut. Untuk Fraksi PPP sendiri diprerkirakan akan menolak Perppu MK dalam rapat putusan nanti.

 

Tercatat hanya Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PAN yang sepakat dengan Perppu tersebut. Sedangkan Fraksi PKB sendiri kala itu tidak mengikuti rapat, sehingga belum diketahui sikapnya.

 

Rencananya, pada tanggal 10 Desember nanti Komisi III DPR akan melakukan rapat dengan pemerintah dengan agenda penyampaian panmdangan fraksi-fraksi yang dilanjutkan deengan keputusan DPR atas pengajuan Perppu MK tersebut.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini