Kerusuhan Lapas, Koordinasi Antarlembaga Harus Ditingkatkan
JAKARTA – Kerusuhan yang berujung pada pembakaran Lapas Kelas IIA Palopo, Sulawesi Selatan oleh sejumlah narapidana menambah catatan kelam pengamanan lapas di Tanah Air.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane, mengimbau kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM untuk mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kerusuhan.
“Pemerintah melalui Kemenkum HAM harus melihat kenyataan ini dan memperbaikinya dan jangan hanya membiarkannya,” ujar Neta kepada Okezone, Minggu (15/12/2013).
Tak hanya itu, Neta juga mengingatkan agar koordinasi antarlembaga keamanan harus lebih ditingkatkan kembali dalam mengatasi hal serupa tidak terjadi lagi.
“Koordinasi antara pihak lapas dengan pihak Kepolisian setempat perlu diperbaki. Jika terjadi potensi kekacauan, informasi harus cepat disampaikan kepada kepolisian agar bisa diatasi dan tidak terjadi pembakaran atau kekacauan yang kian meluas,” terang Neta.
Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Burhanuddin Andi mengatakan, keributan narapidana yang terjadi di Lapas Palopo, hanya bersifat kasuistik semata. Sehingga tidak bisa digeneralisir bahwa seluruh lapas di daerahnya sulit mengendalikan para tahanan.
“Pengamanan di Sulawasi Selatan sudah ada renpan yaitu rencana pengamanan. Jadi di seluruh lapas sudah kita koordinasikan dalam hal pengamanannya,” kata Burhanuddin.
(Rizka Diputra)
