Larang Indomaret, Jangan Hanya Jadi Ajang Cari Simpati

JAKARTA - Sikap Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang melarang pembangunan waralaba modern Alfamart dan Indomaret, dianggap pro rakyat. Namun, sang bupati harus konsisten terhadap program tersebut.  
 
Pakar Komunikasi Politik, Heri Budianto, mengatakan, kebijakan yang dikeluarkan Azwar menunjukan pembelaan kepada kepentingan rakyat kecil. Sebab, bicara waralaba modern dan mal di kota besar memang perlahan dapat membunuh pasar tradisional.
 
"Namun, saya melihat dia harus konsisten dengan itu. Jangan sampai kebijakan populis itu keluar hanya untuk menarik simpati publik di tengah fenomena kepala daerah yang dianggap berhasil kalau pro rakyat," jelas Heri kepada Okezone, Selasa (4/3/2014).
 
Heri berharap, Bupati Banyuwangi itu tulus saat mengeluarkan kebijakan larangan tersebut alias tak berlandaskan motif politik.
"Kalau memang itu menajadi program harus diimplementasikan tidak hanya menjadi wacana, yang penting adalah aksinya," tegasnya.
 
Sementara, pakar kebijakan publik, Andrinof Chaniago, berpendapat Bupati Banyuwangi harus memiliki konsep yang jelas dalam mengeluarkan kebijakan tersebut.
 
"Kalau dia punya konsep menyediakan fungsi itu tidak apa-apa. Artinya, pemerintah kabupaten (Pemkab) memberdayakan warung, pasar tradisional dan pasar induk demham menyediakan kebutuhan masyarakat," terang Andrinof.
 
Namun, kalau Azwar Anas tidak memberikan solusi kepada masyarakt setelah melarang pembangunan waralaba modern, tentu kebijakan tersebut patut dipertanyakan.
 
"Kalau menolak pembangunan tanpa menyediakan sarana dan prasarana barang kebutuhan masyarakat, bisa jadi itu hanya cari simpati dan cuma kebijakan populis buat karir politiknya," pungkasnya.
 
Sebelumnya. Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, mengeluarkan kebijakan anti-Alfamart dan anti-Indomaret di wilayahnya yang sekarang dia pimpin. Dia hanya mengizinkan pembangunan sebuah mall di tengah kota, di Kecamatan Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur.

(Misbahol Munir)