Ahok Semprot Dinas PU soal Pembebasan Lahan Proyek MRT
JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegur Dinas Pekerjaan Umum yang dianggap sembrono dalam mengurus pembebasan lahan proyek Mass Rapid Transit (MRT).
"Masalah pembebasan tanah ada beberapa harga (tidak cocok). (Dinas) PU tuh, makanya PU kerjanya ngaco, dia udah tahu tahun 2014 NJOP naik, dia masih pakai NJOP lama. Dia enggak memperhitungkan itu," kata Ahok di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (27/6/2014).
Kendati demikian, Ahok memastikan penggarapan proyek tersebut terus berjalan. Pihaknya kini tengah memindahkan utilitas seperti saluran gas, Telkom dan PAM. "MRT jalan, tinggal utilitas gas sama Telkom, PAM kita mau pindahkan," ujar Ahok.
Pemprov DKI sebelumnya telah mengajukan surat untuk membeli lahan kepada perwakilan negara Britania Raya sesuai harga pasar setelah Pemprov DKI menaksir (appraisal) harga pasar tanpa menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
Sementara kantor Kedubes Inggris telah pindah ke Jalan Patra Kuningan Raya, Blok L 5-6, Jakarta Selatan, sejak 25 Juni 2013 lalu.
Rencananya lahan yang berlokasi tepat di seberang Bundaran HI itu akan diubah menjadi taman untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH). Pos polisi yang terletak di depan lokasi, nantinya sedikit dimundurkan agar taman terlihat lebih luas.
(Dede Suryana)
