JAKARTA - Pembangunan fisik proyek Mass Rapid Transit (MRT) masih terkendala pembebasan lahan di sejumlah kawasan. Karenanya, PT MRT Jakarta menagih janji Pemprov DKI untuk segera membebaskan lahan yang terkena imbas dari megaproyek ini.
Untuk diketahui, PT MRT Jakarta diberikan target oleh Pemprov DKI untuk menyelesaikan pembangunan MRT sebelum Asean Games yang akan digelar di Jakarta pada tahun 2018 mendatang.
“Ada beberapa bagian pembangunan fisik yang dapat kita percepat. Tapi semuanya itu, tergantung dari Pemprov DKI cepat atau tidak menyerahkan lahan ke kita. Lahan yang banyak dibebaskan itu di wilayah Jakarta Selatan. Beberapa bagian bidang tanah ada di Lebak Bulus,” kata Direktur Utama PT MRT Jakarta, Dono Boestami, Rabu (3/9/2014).
Dikatakan Dono, pihaknya menginginkan Pemprov DKI segera menyerahkan lahan kepada pihaknya. "Sudah ada beberapa lahan yang diserahkan kepada kami, dan lahan itu sudah kami amankan. Kami sudah lakukan pekerjaan persiapan pembersihan,” ujarnya.
Beberapa lahan yang saat ini belum dibebaskan antara lain adalah pembebasan lahan untuk Depo MRT di perumahan Polri yang masih menunggu izin Presiden. Kemudian, lahan Terminal Lebak Bulus yang masih proses lelang aset oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Serta lahan GOR Lebak Bulus yang masih menunggu verifikasi dan lelang aset dengan Kemenpora.
Ada pula lahan untuk lelang aset atau bangunan, di antaranya tanah lapang di Terminal Lebak Bulus, 7 unit Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di sepanjang jalur MRT, dan Halte Transjakarta Bundaran HI, Setiabudi, Benhil, Polda, Senayan yang masih proses lelang.
Selain itu, lahan untuk jalan pengganti akibat dari pembangunan koridor dan stasiun layang yang masih tahap pembebasan. Yakni, lahan Stasiun Lebak Bulus, Jalan Kartini, sekitar Stasiun Cipete Raya, Haji Ngawi, Blok A, dan Blok M, serta pelebaran Jalan Fatmawati yang belum sesuai ROW atau Right of Way (Lebar badan jalan) 22 meter.
Untuk mempercepat proses pembangunan proyek MRT, sebanyak 59 bangunan di sepanjang Jalan Raya Fatmawati, Cilandak, Jakarta Selatan, akan dibongkar petugas Satpol PP DKI Jakarta.
Kepala Satpol PP DKI Jakarta, Kukuh Hadi Santoso mengungkapkan, pihaknya membantu masyarakat untuk melakukan pembongkaran dengan menurunkan 100 anggota Satpol PP dan 50 orang dari unit terkait. "Jadi dari 59 itu, 8 pemilik membongkar sendiri. Sisanya 51 kita yang bantu bongkar. 3 eskavator juga diturunkan untuk membantu memudahkan pembongkaran," ungkap Kukuh.
(Dede Suryana)