KPU Harus Luwes Tangani Kericuhan Pilpres di Hong Kong
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan penyelenggaraan pemungutan suara pemilihan umum presiden (pilpres) di Hong Kong sudah sesuai prosedur. Namun, PDI Perjuangan belum bisa menerima penjelasan lembaga yang dipimpin Husni Kamil Manik itu.
"Kami tidak mempermasalahkan soal kericuhannya, tapi partisipasi masyarakat yang begitu antusias jangan dipatahkan waktu sudah habis kan masih dibuka di waktu berikutnya," ungkap Ketua Tim Pemenangan Jokowi-JK, Tjahjo Kumolo di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (8/7/2014).
Tjahjo pun meminta, KPU untuk bisa mengantisipasi antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) yang ingin menggunakan hak pilihnya di luar negeri. "Saya minta KPU harus luwes. Padahal sudah bagus mensosialisasi masyarakat menggunakan hak pilih, saya kira partisipasi besar di sana juga kerena KPU juga," tegasnya.
Kemudian, dia juga menyoroti kinerja Kementerian Luar Negeri yang dianggap tidak profesional dalam membantu KPU menyelenggarakan pemungutan suara di setiap Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan Konsulat Jenderal (Konjen) di luar negeri.
"Tim dari Kemenlu sangat tidak profesional. Soalnya masalah ini hampir muncul di setiap KBRI dan Konjen," kritiknya.
Dia pun mendukung upaya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang ingin melakukan investigasi terhadap permasalahan pemungutan suara di luar negeri. "Kami dukung tim investigasi dari DKPP secara terpadu, di luar negeri. Intinya jangan sampai ada hak pilih satu warga negara terhambat cuma karena masalah teknis," tuntas anggota Komisi I DPR itu.
(Susi Fatimah)
