Bawaslu Janji Investigasi soal Pencoblosan di Bali

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menyatakan akan melakukan investigasi terhadap dugaan terjadinya pelanggaran dalam pemungutan suara Pilpres 2014 pada tingkat Provinsi Bali.
 
"Keberatan terhadap dugaan pelanggaran tidak bisa didiamkan, tetapi jangan juga rekapitulasi menjadi tersandera oleh satu kasus. Oleh karena itu kami akan investigasi apa yang menjadi keberatan pihak penggugat (Prabowo-Hatta)," kata Komisioner Bawaslu RI Nasrullah di sela-sela proses rekapitulasi suara Pilpres Nasional, di Gedung KPU RI, Jakarta Pusat, Senin (21/72014).
 
Langkah tersebut diambil menyusul adanya keberatan dari pihak Prabowo Subianto-Hatta Rajasa atas perhitungan suara Pilpres tingkat Provinsi Bali dimana adanya mobilisasi dari perangkat desa untuk mencoblos pasangan nomor urut 2.
 
Nasrullah mengatakan, investigasi diperlukan agar ketika ada upaya hukum lain yang ditempuh penggugat maka Bawaslu bisa memberikan keterangan.
 
Pada proses rekapitulasi suara tersebut saksi kubu Prabowo-Hatta menyatakan keberatan atas hasil penghitungan suara tingkat Provinsi Bali. Menurut mereka, ada beberapa TPS perolehan suaranya patut dibatalkan karena tidak sah, karena adanya sejumlah pelanggaran.
 
"Ini soal pengerahan PNS, menyalahi prosedur. Ini terstruktur, direncanakan secara sistematis," kata perwakilan saksi Prabowo-Hatta, Rambe K Jaman. Namun, pernyataan Rambe disanggah Bawaslu Bali yang menyatakan bahwa selama proses rekapitulasi tingkat kecamatan dan kabupaten/kota.
 
Bahkan, seluruh saksi dari kedua pasangan calon disebut telah menandatangani berita acara. Bawaslu Bali juga menyatakan tidak pernah menerima laporan adanya pengerahan PNS. Atas dasar itu Bawaslu RI menyatakan akan melakukan investigasi terhadap kasus tersebut.
 
Dalam hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres tingkat Provinsi Bali, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memperoleh 614.241 suara, sementara Joko Widodo-Jusuf Kalla 1.535.110 suara dan jumlah suara sah 2.149.351.

(Dede Suryana)