Serikat Buruh Gugat UU Pilkada ke MK

Tri Kurniawan, Okezone · Kamis 02 Oktober 2014 15:24 WIB
https: img.okezone.com content 2014 10 02 339 1047372 QLA8llIvQh.jpg

JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) akan menggugat Undang-Undang Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan akan dilayangkan Senin, pekan depan.

Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengatakan dengan disahkannya RUU Pilkada menjadi undang-undang otomatis kedaulatan rakyat terebut begitu saja.

"Senin 6 Oktober pukul 11.00 WIB, kami akan gugat undang-undang tersebut ke MK. Kami menolak UU Pilkada karena mencederai hak rakyat," kata Andi Gani, Kamis (2/10/2014).

Lanjut Andi, warga Hongkong saat ini sedang menuntut adanya pemilihan langsung. Menurut Andi, aneh rasanya jika Indonesia yang sudah demokratis malah mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. "Kita malah mundur ke belakang," ungkapnya.

Andi mengatakan, tak ada jaminan jika pilkada lewat DPRD bersih dari politik uang dan bisa menghemat anggaran daerah. Menurutnya, jika memang pilkada langsung sarat dengan politik uang, menjadi tugas penegak hukum untuk menindak.

"Kalau ada kekurangan, harusnya ada perbaikan bukan malah mematikan demokrasi," tegasnya.

Andi juga menyatakan, ada jutaan buruh yang merasa dirugikan dengan disahkannya RUU Pilkada menjadi undang-undang. "Kita ingin punya hak demokrasi, kita ingin memilih pemimpin yang dekat dengan buruh," ujarnya.

Jika kepala daerah dipilih DPRD, Andi menilai, pemimpin tidak akan punya beban dan tanggung jawab kepada rakyat. "Berbeda jika kami memilih langsung akan ada kontrak politik," tambahnya.

Sementara itu, Presiden KSBSI Mudhofir mengakui perbaikan sistem pemilihan kepala daerah perlu dilakukan. "Kita sepakat ada perbaikan sistem, tapi bukan berarti dikembalikan ke DPRD," terangnya.

Dia melanjutkan, pilkada melalui DPRD sama saja mengembalikan Indonesia ke masa orde baru. "Kami tetap bersikap pilkada harus langsung. Kami akan konsolidasi untuk menentang tindakan yang tak demokratis," pungkasnya.

(trk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini