Rini Soemarno Dinilai Tak Layak Masuk Kabinet Jokowi-JK
JAKARTA - Masuknya nama mantan Ketua Tim Transisi, Rini Mariani Soemarno sebagai kandidat kuat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai kritik. Jika benar akhirnya Rini masuk kabinet, itu artinya Presiden Jokowi takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Ferdinand Hutahaean mengatakan, setidaknya sekira 25 persen kabinet kemungkinan bakal diisi oleh sosok yang menjadi pemain penting dan pemodal utama dalam mendukung kampanye pasangan Jokowi-JK.
"Saya melihat dan memerhatikan memang ada indikasi kuat bahwa Presiden Joko Widodo sepertinya takluk pada kekuatan pemodal dalam menyusun kabinetnya," ujar Ferdinand dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis (23/10/2014).
Menurutnya, secara personal Rini Soemarno sebenarnya sosok yang memiliki kapabilitas namun dia bukanlah orang yang sukses memimpin Astra dan ketika menjadi Menteri Perindustrian kinerjanya juga dinilai kurang memuaskan.
"Dari sisi integritas diragukan. Terutama sisi loyalitas, saya tidak yakin Rini akan loyal pada Jokowi justru lebih loyal pada Megawati. Tentu ini sangat tidak bagus ke depan," tegasnya.
Ferdinand menambahkan, inilah realita politik yang harus dijalani oleh seorang Presiden rakyat. Ia berharap Rini tidak lagi menggunakan posisinya untuk meraup keuntungan pribadi melainkan bekerja untuk rakyat.
"Bangsa kita sudah terlalu sakit jadi jangan dilukai lagi. Tapi andai masih mungkin sebaiknya Rini tidak usah jadi menteri. Hidupnya sudah lebih dari cukup, biarkan yang lebih muda dan profesional memimpin Kementerian BUMN. Ini demi bangsa dan demi cita-cita Trisakti Bung Karno yang jadi ruh perjuangan Jokowi," paparnya.
Lebih lanjut dia menegaskan bahwa Kementerian BUMN membutuhkan sosok profesional yang tidak mengejar untung. "Jika untuk pengabdian, kita butuh orang berintegritas bukan yang diragukan integritasnya," tukasnya.
Sebelumnya, beredar informasi Rini Mariani Soemarno masuk dalam daftar calon kuat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sayangnya, Rini dikabarkan juga masuk daftar merah penilaian KPK.
Seperti dikatakan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, tanda merah diberikan kepada calon menteri Jokowi, sebagai pertanda terindikasi sebuah kasus korupsi.
Bekas Ketua Tim Transisi Jokowi-JK ini, diduga terlibat sejumlah kasus. Salah satunya kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) ini juga tercatat pernah 'digarap' penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, terkait kasus dugaan korupsi penjualan aset pabrik guna Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Tidak berhenti sampai di situ, Rini juga pernah diperiksa oleh Panitia Kerja (Panja) Komisi I DPR terkait proses imbal dagang pesawat jet tempur Sukhoi, helikopter, dan peralatan militer Rusia. Ditengarai, dalam proses imbal dagang itu telah terjadi kerugian negara.
Rini yang pernah menjabat sebagai Presiden Direktur Astra Internasional itu disebut oleh DPR melakukan pelanggaran Undang-undang Pertahanan dan Undang-undang APBN. Hingga kini Rini masih belum bisa dikonfirmasi perihal dugaan-dugaan ini.
(Rizka Diputra)
