Menurutnya, kondisi tersebuat membuat Ahok sulit menjadi Gubernur DKI definitif. Apalagi, dia saat ini tidak bernaungan di bawah partai setelah memutuskan keluar dari Partai Gerindra. "Ya bisa saja dia menyesal keluar dari partai pengusungnya dulu," ujar Masnur.
Masnur menambahkan, UU Nomor 29 tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI yang merupakan lex specialis pun tak bisa dijadikan pegangan. Alasannya, undang-undang itu tidak mengatur khusus mengenai mekanisme pergantian jabatan gubernur dan wakil gubernur baik berhenti maupun diberhentikan.
"Oleh sebab itu, norma dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 dijadikan payung hukum untuk menentukan pengganti Gubernur DKI Jakarta definitif," pungkasnya.
(Dede Suryana)