Jokowi Harus Jelaskan Kontroversi Rini Soemarno
JAKARTA - Keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Rini Soemarno menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menuai penolakan. Banyak yang menduga, orang dekat Megawati itu salah satu yang mendapat catatan merah atau kuning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, mengatakan Presiden Jokowi yang semestinya menjawab kontroversi nama Rini di Kabinet Kerja.
"Kalau ada kontroversi terkait dengan Bu Rini itu biarkan Pak Jokowi yang menerangkan, mengapa tetap beliau yang dijadikan sebagai menteri," kata Hidayat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (27/10/2014).
Anggota Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga meminta KPK untuk mengusut delapan nama calon menteri yang diberi tanda merah dan kuning.
"Segera buktikan yang salah siapa, agar diproses kasus hukum. Kalau tidak salah ya segera dibuktikan dalam tanda kutip klarifikasi agar mereka tidak lagi tersandera," jelasnya.
Unjuk rasa menolak menteri bermasalah
Dia berharap, KPK tidak sekadar memberi nilai merah atau kuning atas permintaan Presiden Jokowi. Paling penting, lanjut dia, adalah proses hukum terhadap orang yang diduga melanggar hukum.
"Jangan menjelang pelantikan menteri ini diributkan, setelah itu didiamkan dan itu tidak membantu penegakan hukum," tambahnya.
(Tri Kurniawan)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
