PDIP Benarkan Anggaran "Kartu Sakti" dari APBN 2014
JAKARTA - Juru Bicara (Jubir) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari membenarkan anggaran yang digunakan untuk peluncuran tiga kartu sakti Jokowi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014.
Eva mengakui, dana tersebut berasal dari dana di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ya memang dari APBN, APBN yang kita pakai adalah yang buatan Pak SBY. Kita gunakan peta-peta yang dibuat Pak SBY lalu dimodifikasi sehingga dapat berjalan lebih baik," ucap Eva dalam diskusi 'Menguji Kartu Sakti' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Meski menimbulkan ragam kontroversi, Eva menegaskan, penggunaan dana diambil dari sejumlah pos anggaran yang sudah ada dalam masing-masing pos di APBN dalam hal perlindungan sosial.
Ia berdalih, sebagai pemerintahan yang baru, pemerintahan Jokowi-JK dituntut segera melakukan perubahan. Untuk menunjang hal tersebut, lanjut Eva, pemerintah Jokowi sementara menggunakan APBN pemerintahan sebelumnya (SBY) sambi menunggu fiskal anggaran Jokowi kedepan.
"Sebagai pemerintahan yang baru, terus dituntut apa yang harus dilakukan kedepan, tidak mungkin menunggu fiskal anggaran mendatang, kita gunakan yang sebelumnya (APBN SBY)," pungkasnya.
Sebelumnya, pemerintahan Jokowi-JK telah meluncurkan tiga kartu sakti dalam waktu yang relatif singkat yakni dua minggu masa kerjanya sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2014-2019.
Ketiga kartu sakti tersebut ialah Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Ragam masalah timbul seiring peluncuran tiga kartu ini, salah satunya soal anggaran yang digunakan Presiden guna mengelola program ini.
(Susi Fatimah)
