Dana Kompensasi BBM Kecil, tapi Masih "Disunat"
BANGKALAN - Sejumlah warga dari Desa Mandung, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, mendatangi mapolres setempat. Mereka melaporkan atas dugaan pemotongan dana penerima Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS).
Sebab, dana yang diterima oleh warga tidak utuh. Setiap warga menerima hanya Rp300 ribu. Padahal, seharusnya setiap warga menerima Rp400 ribu sebagai kompensasi dari kenaikan harga BBM.
Penerima dana PSKS datang ke mapolres untuk melaporkan dugaan penyimpangan tersebut didampingi oleh LSM CIDEs. Mereka langsung masuk ke ruang SPK untuk melaporkan dugaan pemotongan dana PSKS.
"Saya bersama warga ke sini untuk melaporkan adanya kasus dugaan pemotongan dana PSKS yang dilakukan oknum perangkat desa," terang Direktur LSM CIDEs, Mathur Husyairi, saat dikonfirmasi.
Menurut Mathur, sesuai keterangan dari warga modus yang dilakukan perangkat daerah yakni ketika warga ingin mendapatkan kartu, sebagai syarat mendapat dana PSKS, diwajibkan membayar Rp100 ribu. Jika tidak bersedia membayar maka tidak akan diberikan kartu.
"Kalau tidak punya uang, tapi menyepakati yang ditawarkan oknum perangkat desa, maka langsung dipotong Rp100 ribu. Sehingga, mereka hanya menerima Rp300 ribu," ungkapnya.
Ia menambahkan, pihaknya berharap pihak kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan pemotongan dana PSKS tersebut. Pasalnya, sudah menyalahi aturan yang ada.
"Apa pun dalihnya pemotongan tidak dibenarkan. Walaupun dengan alasan pemerataan untuk dibagikan pada mereka yang tidak dapat," jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan salah seorang warga Desa Mandung, Misna. Menurutnya, ia hanya mendapat uang PSKS senilai Rp300 ribu. Pasalnya, telah dipotong oknum perangkat desa Rp100 ribu.
"Alasan pemotongan uang ini katanya untuk diberikan kepada warga lain yang tidak dapat," papar Misna.
(Carolina Christina)
