DPR Lantik Pimpinan Banggar

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2015 |01:11 WIB

DPR Lantik Pimpinan Banggar (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Pimpinan DPR melantik pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI. Pelantikan dilakukan setelah semua fraksi menyerahkan susunan anggota di alat kelengkapan dewan (AKD).

Pelantikan satu ketua dan empat wakil ketua Banggar DPR ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Adapun susunan anggota Banggar terdiri dari 98 orang yang berasal dari tiap fraksi di DPR. Untuk Ketua Banggar ditempati Ahmadi Noor Supit dari Fraksi Partai Golkar menjadi Ketua Banggar. Kemudian, empat wakil Ketua Banggar ditempati oleh Said Abdullah dari Fraksi PDIP, Jamaluddin Jafar dari Fraksi PAN, Djoko Ujiyanto dari Fraksi Demokrat, dan Jazuli Fawaid dari Fraksi PKB.

Noor Supit mengatakan, agar seluruh anggota Banggar bisa bekerja dengan baik dalam melakukan pembahasan anggaran dalam waktu yang singkat. Hal ini perlu ditekankan supaya kepentingan rakyat tetap menjadi hal yang utama.

Sementara itu, Said Abdullah menambahkan, komitmen dan integritas Banggar harus ditingkatkan supaya bisa membuktikan kinerja yang baik pada masyarakat. Mengingat selama ini stigma negatif kerap tercermin di Banggar DPR.

"Komitmen saya adalah memberi warna baru dalam politik anggaran. Artinya, porsi anggaran dialokasikan sebesar-besarnya untuk rakyat," katanya.

Upaya pertama yang akan dilakukan Banggar DPR, sambung Said, memperbaiki sistem dalam pembahasan anggaran supaya sesuai standar dan prosedur yang baik. Sehingga nantinya bisa menutup ruang bagi para "mafia anggaran" dalam mencari keuntungan.

"Intinya, tidak ada lagi celah menggerogoti uang APBN. Ini betul-betul dieleminir sedemikian rupa," tegasnya.

Pihaknya mengaku, akan menekankan pembahasan anggaran supaya dilakukan secara terbuka. Bahkan, tak menutup kemungkinan, akan mengundang KPK dalam pembahasan anggaran di DPR.

Pembahasan anggaran nantinya juga akan dilakukan di DPR, dan tidak di Hotel-Hotel, supaya mempersulit pihak yang berusaha mencari keuntungan bermain dalam proses tersebut.

"Kita lakukan rapat pembahasan anggaran di DPR RI saja, tidak di luar seperti di hotel-hotel sehingga sangat sulit dan terbatas untuk bisik kiri kanan, jadi saya upayakan agar pembahasan anggaran itu di DPR," tutupnya.

(Dede Suryana)