100 Hari Kerja Jokowi, Polri Terseret ke Pusaran Politik
Aksi belum selesai, salah satu komisioner Adnan Pandu Praja dilaporkan dalam kasus perampasan saham di PT Desy Timber, perusahaan HPH di Berau, Kalimantan Timur.
Dalam dua kali pernyataannya di hadapan media, Presiden Jokowi hanya menegaskan agar tidak ada kriminalisasi dalam pengungkapan kasus di kepolisian dan KPK. Hal tersebut dinilai tidak tegas dan semakin menyeret lembaga kepolisian ke dalam ranah politik. "Saya melihat Polri sudah ditarik ke ranah politik. Saya juga belum lihat perubahan di tubuh Polri ke arah yang lebih baik. Contohnya penunjukan calon Kapolri oleh Jokowi," nilai Bambang Widodo Umar, pengamat kepolisian kepada Okezone.
Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) itu juga menyayangkan sikap Jokowi yang mendepak Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Selain masa tugasnya yang masih lama, Sutarman adalah sosok jenderal polisi yang dinilainya sangat baik dalam memberantas korupsi di tubuh Korps Bhayangkara.
Selain itu, Bambang meminta Polri jangan diintervensi oleh kepentingan politik. Karena korps baju coklat tersebut adalah lembaga penegak hukum yang harus bebas dari kepentingan politik. "Karena dapat terjadi benturan di dalam tubuh Polri. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian mengatur bahwa anggota polisi tidak boleh berpolitik," tegasnya.(ded)
(Syukri Rahmatullah)
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
