Orde Baru Lebih Beradab Ketimbang Rezim Jokowi
Karenanya, ia menyebut bahwa apa yang terjadi saat ini sebagai pelemahan demokrasi. Sebab, pada dasarnya pemerintah tidak punya hak untuk melakukan intervensi pada parpol.
"Ini kan saya kira akan sangat mengganggu demokrasi kita. Ini preseden buruk dalam praktik demokrasi kita. Kongres, munas, atau muktamar, adalah musyawarah tertinggi di parpol. Itu kan forum tertinggi ambil keputusan termasuk tentukan AD/ART dan lain lain. Jadi, bayangkan ini libatkan jutaan orang dampaknya masif dan terstruktur dan sistematis," bebernya.
Jadi, sambungnya, kalau tiba-tiba ada intervensi siapa pun kadernya juga akan tahu. "Itulah peserta peserta tiba tiba ada tempat lain yang bukan orang itu kemudian dinyatakan sebagai satu kongres yang sah. Ini bahaya. Seolah mengikuti prosedur pura-pura bodoh, tapi dia sedang gergaji demokrasi. Ini dampaknya ke pemerintah," pungkasnya.
(Fahmi Firdaus )
