KPK Panggil Bupati Musi Banyuasin Terkait Suap APBD
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami keterlibatan Bupati Musi Banyuasin (Muba), Pahri Azhari dalam kasus dugaan suap pembahasan perubahan APBD 2015 Kabupaten Muba.
Untuk itu, penyidik akan memanggil Pahri guna dimintai keterangan dalam suap yang terbongkar saat Operasi Tangkap Tangan (OTT).
"Intinya proses pendalaman kasus ini sedang berlangsung, siapapun (Bupati Muba) yang terkait dan bertanggung jawab atas kasus ini, dipastikan akan didengar keterangannya oleh KPK," kata Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2015).
Sebelumnya, tim penyidik KPK telah menggeledah rumah Pahri untuk mencari dokumen yang berkaitan dengan dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba. Tak hanya itu, KPK juga sudah melayangkan surat cekal untuk Pahri agar tak berpergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal lmigrasi Kementerian Hukum dan HAM.
Selain menggeledah rumah orang nomor satu di Muba itu kemarin, Minggu 21 Juni 2015, penyidik juga menggeledah rumah anggota DPRD Muba, Bambang Karyanto, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba, Syamsudin Fei, serta rumah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Beppeda) Muba, Faisyar yang telah ditetapkan tersangka.
(Fahmi Firdaus )
News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.
