Terkait Kasus Suap APBD 2015, 8 Pejabat Riau Diperiksa KPK
PEKANBARU – Kasus dugaan suap pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau masih terus diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penyidik KPK melanjutkan proses penyidikan dalam kasus dugaan suap pengesahan APBD Riau tahun 2015 dengan memintai keterangan dari delapan pejabat Riau. Seperti saksi-saksi sebelumnya, pemeriksaan dilaksanakan di Ruang Visualisasi Tugas Kepolisian di Kompleks Sekolah Polisi Negara (SPN) Pekanbaru, Jalan Pattimura, Senin (3/8/2015).
Para saksi yang dimintai keterangan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau, M Yafiz serta mantan Kepala Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) Riau, Ayub Khan. Penyidik KPK juga meminta keterangan dari dua mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau periode 2009-2014, Rusli Effendi dan Supriyati.
Lebih jauh lagi, penyidik juga meminta keterangan dari Kasubag Perlengkapan Sekretariat DPRD Riau, Witno dan tiga orang PNS. Dua dari ketiga PNS tersebut berdinas di DPRD Riau, dan satu lagi berdinas di Bappeda Provinsi Riau. Pemeriksaan terhadap para saksi tersebut dilakukan untuk melengkapi berkas tersangka Gubri non-aktif Annas Maamun dan mantan anggota DPRD Riau, Ahmad Kirjuhari.
Pada pemeriksaan tersebut, M. Yafiz menjadi saksi yang paling lama menjalani pemeriksaan. Dia masuk sekira pukul 09.00 WIB, dan keluar pada pukul 13.40 WIB. Usai menjalani pemeriksaan Yafiz menolak untuk difoto oleh wartawan. "Tidak usahlah foto-foto. Kan tadi sudah (wawancara)," ujar Yafiz.
Sebelum pemeriksaan berakhir, Yafiz sempat istirahat di luar ruang pemeriksaan untuk shlat Dzuhur. Dia menerangkan penyidik KPK meminta sejumlah keterangan terkait pembahasan APBD di eksekutif sebelum diserahkan ke DPRD Riau. Dia juga mengaku diperdengarkan rekaman pembicaraan yang sempat disadap penyidik KPK, namun mantan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau ini enggan menjelaskan secara rinci rekaman apa yang dimaksud.
"Ditanya soal pembahasan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Alokasi Prioritas Plafon Anggaran Sementara, red). Ada juga (diperdengarkan rekaman). Soal pembahasan lah," ujarnya.
Ketika ditanya apakah dirinya tahu adanya dugaan suap, Yafiz mengatakan tidak tahu. Pembahasan pemekaran Riau Pesisir menurutnya juga tidak memiliki alokasi anggaran.
"Ditanya apakah ada anggarannya (dalam pembentukan Riau Pesisir, red), tidak ada alokasi anggarannya," lanjutnya.
Sementara itu, mantan Kepala BPKAD Riau, Ayub Kan, datang sebagai saksi. Ayub yang ditemui usai pemeriksaan mengaku dimintai keterangan soal pembahasan APBD Riau 2015 saat itu. Namun dia tidak diperdengarkan rekaman hasil sadapan. "Tidak didengarkan rekaman. Ditanya soal aset dan anggaran internal," jawabnya.
Ayub juga tidak mengetahui tentang adanya dugaan uang suap senilai Rp2 miliar yang diamankan KPK, termasuk adanya isu mengenai perintah pengumpulan uang tersebut oleh Gubernur Riau ketika itu, Annas Maamun.
"Tidak tahu saya soal uang itu. Tidak tahu juga soal sumbang menyumbang untuk anggaran Rp2 miliar itu," katanya sambil berlalu menuju mobil pribadinya meninggalkan SPN Pekanbaru.
Di samping kedua saksi dari kalangan birokrat, KPK juga memeriksa Kasubag Perlengkapan Sekretariat DPRD Riau, Witno dan tiga orang PNS. Dua di antaranya berdinas di DPRD Riau, dan satu berdinas di Bappeda Provinsi Riau. Sementara, dari kalangan legislatif yang diperiksa adalah Supriyati dan Rusli Efendi. Keduanya kala itu menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar).
"Soal pembahasan (APBD Riau tahun 2015). Ya berkaitan dengan APBD," ujar Supriyati singkat. Supriyati telah diperiksa oleh KPK sebanyak dua kali untuk kasus ini. Sebelumnya ia sempat menjalani pemeriksaan di Jakarta.
Sedangkan politisi PPP Rusli Efendi menjelaskan dirinya ditanya pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pada dua kali pemeriksaan sebelumnya.
"Masih itu juga pertanyaannya. Yang bikin lama itu kan bukan ditanya, ada jeda kosongnya," ungkap Rusli.
Sebagai catatan, penyidik KPK dalam perkara ini melakukan pemeriksaan untuk dua tersangka, Annas Maamun dan Ahmad Kirjuhari. Pemeriksaan akan berlanjut pada hari ini, Selasa (4/8/2015) dengan agenda pemeriksaan enam orang saksi.
"(Hari ini, red) masih ada juga dari kalangan Dewan," pungkas seorang penyidik KPK usai seluruh saksi menjalani pemeriksaan. (rwd)
(M Budi Santosa)
