PAPUA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menduga gangguan keamanan di Poso sengaja dipelihara. Oleh karena itu, penyaluran dana keamanan di sana perlu diaudit.
“Ada pihak-pihak yang sengaja menjaga bara terus menyala di Poso. Untuk itu Komnas HAM mendesak Pemerintah Pusat segera mengusut dana-dana keamanan di Poso," ujar Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani.
Ia juga menyesalkan aksi kriminal yang menewaskan seorang anggota TNI dari Yonif 712 Wiratama Manado, Sulawesi Utara, saat sedang berpatroli di Kilometer 7, Dusun Gayatri, Desa Maranda, Kecamatan Poso Pesisir Utara, pada Minggu 29 November 2015.
Siane berharap TNI yang bertugas di Poso tidak terpancing dan tetap melakukan pola penanganan melalui pendekatan persuasif tanpa kekerasan.
“Saya mengharapkan TNI tidak mengubah pendekatan persuasif seperti yang selama ini dilakukan dan tentu saja harus diusut dan diinvestigasi siapa yang melakukan penembakan itu.” tuturnya.
Komisioner Komnas HAM sendiri sudah bertemu warga Poso. Hasilnya diketahui bahwa warga di sana sudah lelah dan jenuh dengan berbagai konflik.
''Mau operasi sampai jilid berapa Poso? Sudah lebih dari 15 tahun, sudah ratusan jilid operasi keamanan tapi poso tetap bergolak, yang kemudian dijadikan justifikasi agar dana makin mengalir deras ke Poso. Jangan lagi ada korban nyawa masyarat yang tidak bersalah, termasuk aparat-aparat yang di sana," ucap Siane.
(Abu Sahma Pane)