Share

Direktur Perusahaan di Aceh Gelapkan Pajak Rp1 Miliar

Salman Mardira, Okezone · Kamis 10 Desember 2015 15:22 WIB
https: img.okezone.com content 2015 12 10 340 1264780 direktur-perusahaan-di-aceh-gelapkan-pajak-rp1-miliar-nywUTc3Ha3.jpg Ilustrasi

BANDA ACEH - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Aceh mempidana Direktur Utama PT GMP berinisial MA. Perusahaan asal Meulaboh, Aceh Barat ini diduga telah menggelapkan pajak negara senilai Rp1 miliar.

Kepala Kanwil DJP Aceh, Mukhtar mengatakan, penyidik PNS di kantornya sudah menyelesaikan penyidikan terhadap tersangka dan telah menyerahkan berkas, serta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Meulaboh, dua hari lalu.

"MA selaku Direktur Utama PT GMP diduga telah menggelapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) senilai Rp1,080 miliar. PT GMP merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penyediaan jasa land clearing," kata Mukhtar kepada wartawan di Kantor Keuangan Negara, Banda Aceh, Kamis (10/12/2015).

Menurutnya atas penggelapan pajak itu, PT GMP diduga melanggar Pasal 39 ayat 1 huruf c junto Pasal 39 ayat 1 huruf d juncto Pasal 39 ayat (1) huruf I Undang-Undang KUHP. Ancamannya pidana penjara maksimal enam tahun serta denda dua hingga tiga kali lipat dari jumlah pajak terutang.

Mukhtar menjelaskan, modus dilakukan MA dengan cara memungut PPN dari PT. ASN dan PT. PBS, namun tidak disetor ke kas negara, dan tak dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) PPN periode Januari 2011 hingga Desember 2013.

"Sehingga SPT masa PPN yang telah disampaikan ke KPP Pratama Meulaboh menjadi tidak benar isinya. Selain itu MA juga tidak melaporkan SPT masa PPN masa pajak Januari sampai Desember 2014," papar Mukhtar.

MA kini ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Meulaboh, sambil menunggu pelimpahan berkas dari Kejari ke Pengadilan Negeri untuk di sidang.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Aceh, Hentoro Cahyono menyebutkan, ini kasus pertama di Aceh ditangani pihaknya. Kasus ini sudah dinyatakan lengkap alias P21 di Kejari Meulaboh.

Sementara Mukhtar menyebutkan Kanwil DJP Aceh akan berupaya terus menyidik tindak pidana perpajakan. Masyatakat diminta melapor ke Kantor Pelayanan Pajak, KP2KP atau via Kring Pajak 1500200 bila menemukan adanya praktik korupsi, grafitasi, atau tindakan lainnya yang merugikan pendapatan negara khususnya bidang perpajakan.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini