JAKARTA - Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Masinton Pasaribu, mendesak Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mundur dari jabatannya. Masinton menilai JK sebagai sumber kegaduhan yang terjadi dalam situasi politik sehingga mengganggu kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kegaduhan ini menurut Masinton dimulai oleh permasalahan yang dibuat Menteri BUMN Rini Soemarno terkait masalah yang ada di PT Pelindo II serta yang dibuat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said tentang persoalan perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia.
"Di mana titik gaduhnya? Saya selalu katakan ada di BUMN dan ESDM namun besarnya di Wapres. Episentrum titik gaduhnya ya di Wapres tadi," ujar Masinton dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/12/2015).
Masinton menuding JK kerap membekingi masalah-msalah yang dianggap tak sesuai dengan ideologi bangsa serta konsep Nawa Cita yang digaungkan Jokowi.

Masinton mencontohkan JK dalam persoalan pengadaan listrik 35 ribu megawatt yang pernah dikritik Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, JK terlihat membela proyek tersebut. Begitu pula ketika Pelindo II digeledah Badan Reserse Kriminal Polri.
"Dirut-nya (RJ Lino) telefon sana-sini. Yang dari Seoul, nelefon supaya tidak dilanjutkan. Kabareskrim saat itu (Budi Waseso), yang copot JK juga. Menteri ESDM, JK juga," kata Masinton.