Indonesia-AS Rampungkan Kerjasama di Sektor Maritim
JAKARTA – Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Gedung Putih di Washington DC beberapa waktu lalu ternyata membuahkan kerjasama di sektor maritim. Hal ini disampaikan langsung oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Orris Blake Jr di kantornya pada hari ini, Rabu 27 Januari.
“Ya, kami ada kolaborasi dengan Indonesia dalam bidang kelautan. Ini adalah hasil dari kunjungan Presiden Jokowi ke AS untuk penandatanganan MoU antara kedua negara,” ujar Blake.
Secara rinci, Garuda Pancasila dan Paman Sam sepakat untuk meningkatkan kerjasama pada lima area, yakni di bidang keamanan maritim, pengaturan ekonominya, pengelolaan perikanan dan sumber daya kelautan, keamanan navigasi maritim, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan.
“Dan untuk mengiplementasikan hal tersebut, beberapa program Pemerintah AS sendiri sudah berjalan saat ini,” ungkap mantan Dubes AS untuk Sri Lanka dan Maladewa tersebut.
Salah satunya adalah kinerja dari Badan Bantuan Pembangunan Internasional AS (USAID), badan independen Pemerintah AS yang bertanggung jawab membantu negara-negara berkembang dalam bidang ekonomi, pembangunan, dan kemanusiaan, yang merupakan bagian dari kebijakan luar negeri AS.
USAID dalam kesempatan ini telah meresmikan proyek kelautan senilai USD33 juta atau Rp458 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Proyek kerjasama tersebut akan berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati di kawasan padat terumbu karang di Indonesia.
“Proyek ini menambah dukungan USAID yang sudah diberikan ke Indonesia selama beberapa tahun lamanya untuk mempersiapkan kawasan perlindungan laut,” terang Blake.
Selain itu, NOA juga sudah menjalankan proporsi perjanjiannya di bidang pengelolaan perikanan, bekerja sama untuk menjaga alat penampung pemantau cuaca.
Terakhir, Departemen Kehakiman AS telah menggelar sejumlah pelatihan untuk para jaksa dan hakim di Indonesia. Momen ini, menurut Blake, merupakan awal menjajaki kemitraan baru dengan interpol untuk membantu Indonesia dalam penegakan hukum di bidang kelautan juga.
“Kami percaya kegiatan-kegiatan ini bisa saling terhubung dan membantu Indonesia mengatasi permasalahan pencurian ikan, perdagangan manusia, penyelundupan hewan, narkoba, yang mayoritas dilakukan melalui jalur perairan,” tutur diplomat yang sudah bekerja di Indonesia sejak November 2013 itu.
(Silviana Dharma)
