BANDA ACEH - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menetapkan Pemerintah Kota Banda Aceh sebagai daerah percontohan Open Goverment Indonesia (OGI). Banda Aceh juga diharap bisa berperan aktif dalam Open Goverment Partnership (OGP) secara global.
Direktur Aparatur Negara Kementerian PPN/Bappenas, Siliwanti mengatakan, OGI atau gerakan pemerintahan yang terbuka merupakan satu di antara program prioritas Presiden Joko Widodo. Seknas OGI sedang menyusun Rencana Aksi OGI 2016-2017 yang akan mencakup komitmen dari Pemerintah Pusat dan daerah
“Kami ingin menjajaki kemungkinan Pemko Banda Aceh menjadi satu dari empat daerah percontohan yang kami ajak terlibat dalam OGI,” katanya dalam pertemuan di Balai Kota Banda Aceh, Rabu (3/2/2016).
Menurutnya, keunggulan program ini mengajak masyarakat sama-sama membangun suatu pemerintahan terbuka. “Sementara untuk OGP, Indonesia salah satu pemrakarsanya, dan kita mewakili Asia dalam forum yang beranggotakan 69 negara ini,” sebutnya.
Banda Aceh dipilih sebagai pilot project OGI karena pemko terlihat komit membangun tata kelola pemerintah terbuka, dan interaksi dengan masyarakat sipil berjalan baik. “Banyak inovasi keterbukaan yang sudah berjalan seperti SP2D, Open Data, LAPOR, e-Kinerja, Musrena dan pengembangan SIPBM Online,” tukas Siliwanti.
Wali Kota Banda Aceh, Illiza Saaduddin Djamal mengatakan, pihaknya ingin menjadikan Banda Aceh sebagai cyber city dan smart city. “Untuk mewujudkannya harus dengan masyarakat yang cerdas yang tentu membutuhkan data-data memadai untuk pengembangan potensi diri maupun program-program yang telah kami canangkan,” ujarnya.
Pemko, kata Illiza, komit terlibat dalam OGI dan akan lebih berperan aktif di dunia internasional melalui OGP.
(Risna Nur Rahayu)