Sekjen PDIP: Koalisi Politik Harus Mengukuhkan Demokrasi
BANDUNG - Koalisi tanpa watak kenegarawanan hanya akan melahirkan anomali dalam demokrasi. Dalam konstruksi sistem presidensial, maka praktek-praktek demokrasi yang tidak senafas dengan apa yang disuarakan rakyat melalui pemilu hanya akan melahirkan krisis dan pengingkaran suara rakyat itu sendiri.
“Atas dasar pembahasan di atas, maka peta koalisi di Parlemen seharusnya mengukuhkan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bukan sebaliknya, demokrasi untuk elit kekuasaan. Untuk itu insentif harus diberikan bagi partai politik untuk melakukan institusionalisasi agar seluruh fungsi ideal Partai dapat berjalan maksimal,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan kuliah umum kepada ratusan mahasiswa S1, S2 dan S3 FISIP Universitas Padjajaran, Bandung, Senin (15/2/2016).
Kuliah umum ini mengambil tema Dinamika Koalisi Partai Politik Tingkat Parlemen. Selain Hasto, juga hadir Direktur Eksekutif MSRC Djayadi Hanan, serta Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Muradi.
Hasto mengatakan fungsi partai tidak hanya didesain untuk memenangkan pemilu semata namun bagaimana mengunakan kekuasaan politik untuk mewujudkan politik yang membangun peradaban harus dikedepankan.
“Bagi PDI Perjuangan, politik yang membangun peradaban itu adalah politik yang berpihak, dan memberi harapan bagi wong cilik untuk bangkit dengan seluruh martabat kemanusiaannya. Secara agregat, politik yang membangun peradaban itu untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang politik, berdiri di atas kaki sendiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam bidang kebudayaan,” ujar Hasto.
