Soal Mahar Politik, PDIP Sindir Balik Ahok
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebut ada mahar yang diberikan ke partai politik (parpol) sebesar Rp100-200 miliar. Angka tersebut untuk memuluskan sang pemberi mahar agar diusung dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andreas Hugo Pareira menyatakan, penasaran dari mana Ahok bisa mengetahui tentang adanya mahar politik tersebut. Dirinya pun menyindir balik Ahok dengan menyebutnya memberikan Rp100 miliar untuk mendapat dukungan Partai Nasdem.
"Coba tanya Partai Nasdem yang sekarang sudah mengusung dia. Jangan-jangan sudah terima Rp100 miliar dari Ahok," ujar Andreas saat dihubungi, Jumat (11/3/2016).
Menurut Andreas, pada saat PDIP menduetkan Joko Widodo (Jokowi) dan Ahok di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2012, tidak pernah partai yang dimotori oleh Megawati Soekarnoputri tersebut meminta jatah mahar.
"Kita yang keluarin duit kampanye dari kampung ke kampung," kata Andreas.
Sebelumnya, Ahok menyatakan alasan sendiri kenapa memilih jalur independen di Pilgub DKI. Kata dia, ongkos politik untuk maju lewat partai terlalu mahal. Paling tidak, ia harus bayar mahar hingga Rp100-200 miliar untuk bisa didukung satu partai.
Menurut Ahok, tarif Rp100-200 miliar sudah hal yang lumrah. Ongkos politik seorang pasangan calon yang ingin maju lewat partai memang tidak murah. Pasalnya, parpol biasanya mencari dukungan di sektor kelurahan hingga provinsi. Misalnya, untuk satu kelurahan, kira-kira perlu suntikan dana sekira Rp10 juta per bulan.
Biaya tersebut dipakai untuk penyewaan mobil, konsumsi, dan biaya operasional lainnya. Jika ada 267 kelurahan dan dihitung dalam 10 bulan, maka dana yang dibutuhkan sudah miliaran. Belum lagi jika partai tersebut berkoalisi.
(Arief Setyadi )
