Suu Kyi Butuh Waktu Selesaikan Isu Muslim Rohingya
NAYPYITAW – Saat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS), John Kerry pada Minggu, 22 Mei 2016 kemarin, pemimpin “de facto” Myanmar, Aung San Suu Kyi diminta mempromosikan respek terhadap hak asasi manusia (HAM).
Jelas permintaan Menlu AS tersebut mengacu pada krisis muslim Rohingya yang sejak 2012 meletus puncak kekerasan dan konflik, hingga menyebabkan sekira 125 ribu muslim Rohingya terusir ke beberapa negara tetangga seperti Thailand, Malaysia dan Indonesia.
Tapi menurut Suu Kyi yang belum lama ini diberikan jabatan “Penasihat Negara” pasca-partainya, NLD atau Liga Nasional untuk Demokrasi menang pemilu, disebutkan bukan hal mudah untuk menangani isu muslim Rohingya yang secara luas oleh populasi warga Buddha, disebut imigral ilegal asal Bangladesh.
Para warga muslim, terutama etnis Rohingya di Myanmar tak diberikan sejumlah hak-hak dasar mereka. Status kewarganegaraan mereka pun dicabut. Bahkan bulan lalu, Suu Kyi meminta Duta Besar (Dubes) AS yang baru, Scot Marciel untuk tidak lagi menyebut Rohingya, melainkan imigran Bengali.
“Hal-hal yang bersifat emosional membuat kami sangat sulit mencari resoluasi yang damai dan masuk akal bagi masalah-masalah kami,” tutur Suu Kyi, diwartakan The Hindu, Senin (23/5/2016).
“Yang kami minta adalah, agar rakyat harus mengetahui kesulitan yang kami hadapi dan memberikan kami jangka waktu yang cukup untuk menyelesaikan semua masalah kami,” tandas tokoh peraih Nobel yang merangkap jabatan Menlu dan Menteri Kantor Kepresidenan Myanmar tersebut.
(Randy Wirayudha)
