MANILA – Parlemen Uni Eropa (UE) mendesak Filipina untuk menghentikan rangkaian pembunuhan terhadap para tersangka kasus narkoba. Dilaporkan, sudah ada lebih dari 3.000 orang yang tewas akibat pengadilan jalanan di Filipina semenjak Rodrigo Duterte diangkat sebagai presiden.
Sebagaimana dikutip dari Inquirer, Rabu (21/9/2016) Parlemen UE telah memerintahkan delegasinya serta pihak kedutaan dari 28 negara Eropa di Manila, Filipina untuk terus memonitor pelanggaran hak asasi manusia di sana usai Duterte menyatakan “keadaan tanpa hukum”. Duterte menyatakan keadaan tersebut usai terjadi ledakan yang mengguncang Kota Davao pada 2 September.
Dilaporkan, desakan tersebut disampaikan oleh para anggota parlemen UE melalui sebuah resolusi yang berisi lima halaman. Walaupun tidak secara langsung menyalahkan pemerintah Filipina, namun para anggota parlemen UE mengatakan pidato Duterte telah memicu terjadinya aksi pembunuhan masal terhadap para tersangka kasus narkoba.
Resolusi yang dibentuk oleh UE itu dikabarkan diadopsi dari Partnership Cooperation Agreement yang disepakati oleh UE dan Filipina pada 2014. Di kesepakatan tersebut Filipina berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum, demokrasi sosial dan hak asasi manusia.
(Emirald Julio)