GP Ansor Desak Pemerintah Hentikan Perundingan dengan Freeport
JAKARTA - Gerakan Pemuda (GP) Ansor kembali buka suara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Solidaritas Peduli Freeport di depan Kementerian ESDM pada Selasa (7/3) pagi. Aksi tersebut disinyalir ditumpangi kepentingan pihak PT Freeport Indonesia. Bahkan GP Ansor secara tegas mendesak pemerintah untuk menghentikan perundingan jika berbagai aksi unjuk rasa tersebut tetap dilakukan.
"Kalau demo-demo jalanan terkait Freeport ditumpangi kepentingan perusahaan raksasa itu, GP Ansor mendesak kepada pemerintah untuk menghentikan perundingan," tegas Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas, kepada wartawan, Selasa (7/3).
Menurut Yaqut, desakan untuk menghentikan perundingan tersebut muncul lantaran adanya tekanan-tekanan melalui aksi massa. Perundingan tersebut tidak ada manfaatnya karena seharusnya sengketa bisnis diselesaikan di atas meja.
"Tidak ada manfaatnya melanjutkan perundingan karena mereka melakukan penekanan melalui aksi massa," tegas Yaqut yang juga anggota Komisi VI DPR RI tersebut.
Unjuk rasa peduli Freeport tersebut menuntut agar pemerintah tidak memaksakan perubahan Kontrak Karya (KK) Freeport ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Padahal sesuai amanat konstitusi, dalam hal ini PP No. 1 Tahun 2017 yang merujuk pada Pasal 169 dan Pasal 170 jo.
