Image

Usut Suap Kasi Intel Kejati Bengkulu, KPK Periksa Karyawan Swasta

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Selasa, 18 Juli 2017 - 10:41 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Arie/Okezone) Juru Bicara KPK Febri Diansyah (Arie/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Karyawan PT Rico Putra Selatan, I Ketut Sujana untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap pengumpulan bukti dan keterangan (Pulbaket) sejumlah proyek yang ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu tahun 2015- 2016.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Kasi III Intel Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Parlin Purba," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Selasa (18/7/2017).

Kasus ini sendiri bermula saat penyidik KPK melancarkan operasi tangkap tangan (OTT), pada Jumat 9 Juni 2017. Sejauh ini, KPK telah menetapkan tiga tersangka yakni Parlin Purba diduga sebagai penerima suap, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Amin Anwari, dan Direktur PT Muko-Muko Putra Selatan Manjudo Murni Suhardi diduga sebagai pemberi suap.

Dalam OTT, KPK menyita uang Rp10 juta. Uang itu berasal dari Murni Suhardi yang diberikan ke Parlin Purba melalui Amin Anwari. Uang itu diberikan untuk mempengaruhi pulbaket dalam sejumlah proyek yang ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu tahun 2015- 2016.

Padahal, dalam kasus ini, pengumpulan bukti dan keterangan di sejumlah proyek yang ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu tahun 2015- 2016 itu belum dimulai penyelidikan oleh Kejati Bengkulu. Nilai proyek yang ada di Balai Wilayah Sungai Sumatera VII Bengkulu tahun 2015- 2016 mencapai Rp 90 miliar.

Dalam kasus ini, untuk Amin Anwari dan Murni Suhardi dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) a atau Pasal 5 ayat (1) b atau Pasal 13 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-undang No 20 tahun 2001 junto 55 ayat 1 ke satu KUHP.

Sementara, Parlin Purba sebagai penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah Undang-Undang 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming